DetikNews
Sabtu 20 Oktober 2018, 18:21 WIB

Menhub Janjikan Permudah Syarat Sertifikasi Pas Kapal Nelayan

Eko Sudjarwo - detikNews
Menhub Janjikan Permudah Syarat Sertifikasi Pas Kapal Nelayan Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Eko Sudjarwo)
Lamongan - Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk membantu dan mempermudah proses pendaftaran dan pengukuran kapal penangkap ikan milik nelayan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Kementerian Perhubungan terhadap sektor perikanan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya juga akan memangkas birokrasi perizinan pengajuan sertifikasi kapal penangkap ikan yang dianggap menyulitkan nelayan.

"Syarat-syarat pengajuan permohonan pengukuran kapal dipermudah, cukup dengan surat keterangan dari tukang kapal yang dilegalisasi oleh Lurah dan Camat serta foto copy KTP pemilik kapal," kata Budi saat berada di Pelabuhan Paciran, Sabtu (20/10/2018).

Budi berharap Lamongan bisa menjadi percontohan bagi nelayan lainnya. Karena itu, dia memberi target kepada Kepala UPP kelas III Brondong Drs Ferry Agust Satriyo dalam dalam waktu 30 hari ke depan, 400 kapal nelayan Lamongan sudah diukur dan mendapat Pas Kapal.


"Kedatangan saya kesini untuk memastikan nelayan bisa cepat dilayani dalam proses pengukuran. Dengan memiliki Pas Kapal, nelayan bisa ayem (tenteram) saat melaut. Karena ini semacam legalitas bagi kepemilikan kapal nelayan. " ujar Budi.

Budi menegaskan akan mempermudah sejumlah aturan yang tidak familiar. Selain itu, pihaknya juga menjanjikan akan memberi bantuan di aspek safety seperti life jacket. Selain sebagai aspek kepastian hukum, dalam pengukuran ini Kami juga memperhatikan aspek safety. Karena itu nanti juga ada pembinaan untuk kapal yang tidak aman, termasuk memberikan bantuan berupa life jacket, " kata dia.

Untuk memastikan pemenuhan target 400 kapal tersertifikasi pada November nanti, dia akan menurunkan tim dari pusat, membantu Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP kelas III Brondong. Syarat-syarat pengajuan permohonan pengukuran kapal yang akan dipermudah ini sebagai langkah terhadap keluhan nelayan yang merasa kesulitan untuk mengurus sertifikasi kapalnya.

Sebagian nelayan Lamongan menganggap sertifikasi ini menyulitkan nelayan karena banyak hal yang harus dipenuhi. Sementara, pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk mengurus sertifikasi tersebut.


"Saya datang untuk memastikan proses pelaksanaan pengukuran dan sertifikasi ini terjadi masif dan Lamongan bisa menjadi contoh untuk daerah lain bahwa proses itu bisa dilakukan bersama-sama," ungkapnya.

Dari 3.700 kapal nelayan Lamongan, sebanyak sekitar 700 diantaranya sudah selesai dilakukan pengukuran untuk penerbitan Pas Kapal. Untuk semua kapal-kapal penangkap ikan milik nelayan ini, Budi Karya Sumadi menjanjikan untuk mempermudah prosesnya.

Sementara hari ini sebanyak 20 kapal penangkap ikan berukuran 7 GT ke bawah dilakukan pendaftaran dan pengukuran ulang dan diterima oleh Kantor UPP Kelas III Brondong. Setelah kapal-kapal tersebut selesai diukur dan memenuhi persyaratan akan diterbitkan sertifikasi pas kecil sebagai bukti kepemilikan kapal yang sertifikatnya diserahkan langsung oleh Menhub.

Selain ke pelabuhan nelayan di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Budi Karya juga mengunjungi Lamongan Marine Industry (LMI) dan Pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Paciran. Saat di LMI, Budi Karya mengungkapkan rencana pembelian 30 unit kapal sebagai bagian dari program tol laut dimana pihaknya sudah menyiapkan skema pembiayaan yang akan ditentukan kemudian.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed