Tinjau Pelabuhan Pekalongan, Menhub Ingin Petugas Saling Koordinasi

Pekalongan - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan tinjauan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Jawa Tengah. Budi Karya ingin mengecek pengukuran kapal ikan.

Budi tiba di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, Sabtu (5/8/2017). Kehadirannya disambut Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pekalongan, Imam Prayogo dan Kepala pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Mansyur.

"Jadi tempat ini dimiliki kementerian perikanan di mana proses pelayanan terpadu ada di sini. Saya tadi hanya memberi catatan kepada petugas itu harus mengerti arti apa yang dia buat dan arti yang dibuat secara keseluruhan," ujar Budi di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (5/8/2017).

Foto: Hary Lukita Wardani/detikcom

Budi melihat petugas di pelabuhan tersebut belum mengerti aturan dan kebijakan yang ada. Ia menyarankan bagi para petugas melakukan rapat koordinasi agar terciptanya persepsi yang sama.

"Over all kita akan membuat dunia penangkapan ikan ini makin governance, nah itu mesti ngerti. Ini belum semuanya ngerti. Dia cuma bekerja dengan apa yang dia kerjakan," katanya.

"Saya harapkan mereka ada rapat koordinasi, untuk melakukan persamaan persepsi tentang apa yang mereka lakukan. Itu harus mereka mengerti yang pada akhirnya bisa memberikan pemahaman bagi mereka," sambungnya.

Foto: Hary Lukita Wardani/detikcom

Ketika datang, Budi memang langsung menanyakan soal pengukuran kapal kepada petugas. Itu dilakukan menginat adanya selisih angka pengukuran kapal yang cukup signifikan.

"Karena pengukuran itu ditanyakan, ada kekurangan pengukuran yang cukup signifikan di seluruh Indonesia. Tapi itupun dalam catatan kita tidak lebih dari 15%. Oleh karenanya saya akan cek di satu titik berapa pengukuran yang sudah terjadi," jelasnya.

Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan ternyata sudah melakukan pengukuran sampai 90%. Kendati demikian, Budi menyebut seharusnya bisa sampai 100%.

"Di sini dicatat tadi 90 persen, nah kita harapkan jangan 90 persen dong tapi 100 persen. Tetapi mereka ada hambatan karena ada sebagian kapal itu belum pulang. Dan pada dasarnya tidak ada pengukuran ulang," ucapnya.

"Karena sekarang ada pengukuran yang lebih kecil fungsi pengukuran itu perlu dilakukan. Fungsi pengukuran itu sendiri perlu dilakukan karena berkaitan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terutama yang di sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau di (kementerian) perhubungan relatif kecil," terangnya.

Budi mengatakan, hal Itu dilakukan supaya orang tersebut mendapatkan hasil yang sesuai dengan besaran pasar. Namun, Budi mengatakan di pelabuhan yang dia tinjau ini relatif bagus.

"Supaya orang mempergunakan pasar sesuai besar dan supaya sesuai besaran yang dia dapatkan hasilnya. Jadi saya berusaha untuk tahu supaya lihat berapa besar. Tapi teman-teman yang ada di sini relatif bagus," katanya. (lkw/jor)