DetikNews
Jumat 12 Oktober 2018, 10:56 WIB

KPK Periksa 9 Pegawai Pemkab Malang Soal Gratifikasi Bupati Rendra

Muhammad Aminudin - detikNews
KPK Periksa 9 Pegawai Pemkab Malang Soal Gratifikasi Bupati Rendra Pegawai Pemkab Malang diperiksa KPK di Polres/Foto: Muhammad Aminudin
Malang - Setelah resmi mengumumkan status tersangka Bupati Malang, KPK mulai menggelar pemeriksaan sejumlah saksi. Hari ini pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dipanggil.

"Hari ini, penyidik mulai mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi, setelah melakukan penggeledahan di 26 lokasi sejak Senin kemarin," ungkap Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom melalui pesan whatapps, Jumat (12/10/2018).

Febri menjelaskan, hari ini ada 9 saksi yang dihadirkan penyidik untuk dimintai keterangan di Polres Malang. Dari ke-9 saksi, 7 orang diperiksa untuk perkara gratifikasi dengan tersangka Bupati Malang Malang Rendra Kresna dan Erik Armando Talla.


Mereka Sampurno (Sekretaris DLH), Trinidiyah mantan Kepala DLH, Bendahara DLH Solhia L, Riki H (swasta), Thory S dan M Imron, keduanya pegawai Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Malang.

"Mereka dipanggil sebagai saksi untuk perkara gratifikasi dengan tersangka RK (Bupati Malang Rendra Kresna) dan EAT (Erik Armando Talla)," ungkap Febri.

Sementara dua orang lain yang diperiksa untuk perkara di wilayah Kota Malang, yakni Priyatmoko Oetomo dan mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono. "Untuk anggota DPRD dan mantan Sekda, terkait kasus di Kota Malang," tegas Febri.


Pihaknya mengingatkan agar para saksi yang dipanggil penyidik kooperati selama menjalani pemeriksaan.

"Kami ingatkan agar saksi-saksi yang dipanggil hadir dan memberikan keterangan secara benar dan seluas-luasnya yang diketahui," tandas Febri.

Febri turut menyebut pemeriksaan digelar penyidik di Polres Malang hingga Selasa (16/10/2018) mendatang. "Pemeriksaan di Polres Kabupaten Malang sampai hari Selasa besok," tutup Febri.

Bupati Malang Rendra Kresna dijerat KPK dengan 2 sangkaan yaitu suap dan gratifikasi. Total penerimaan uang Rendra disebut KPK Rp 7 miliar.


"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya 2 dugaan tindak pidana korupsi yaitu suap dan gratifikasi," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/10/2018).

Rendra dijerat sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Ali diduga sebagai pemberi dengan sangkaan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian untuk perkara gratifikasi, Rendra dijerat bersama-sama dengan seorang swasta bernama Eryk Armando Talla. Keduanya diduga melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Tersangka RK bersama-sama dengan EAT (Eryk Armando Talla) diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar total Rp 3,55 miliar," ujar Saut.


Simak Juga 'Aksi KPK di Malang Raya, Usut Kasus Korupsi Walkot hingga Bupati':

[Gambas:Video 20detik]



(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed