DetikNews
Selasa 25 September 2018, 19:11 WIB

Eks Pejabat Pemkot Surabaya jadi Tersangka Kasus Tukar Guling Tanah

Deni Prastyo Utomo - detikNews
Eks Pejabat Pemkot Surabaya jadi Tersangka Kasus Tukar Guling Tanah Foto: Deny Prastyo Utomo
Surabaya - Polisi telah menetapkan empat tersangka terkait dugaan kasus korupsi ruislag (tukar guling) tanah kas desa seluas 56.487 meter persegi milik Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jalan Semolowaru, Kelurahan Manyar Sabrangan dengan PT Abadi Purna Utama (PT APU).

Dua tersangka diketahui merupakan mantan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, yaitu MJ, mantan Plt Sekda Pemkot Surabaya dan SG, mantan Kabag Pemerintahan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbag Pemerintahan Kelurahan dan Camat Mulyorejo. Sisanya adalah HF, mantan Direktur PT APU dan LJ, mantan Direktur PT APU.

Dalam kasus ini, keempat tersangka terbukti memiliki peran masing-masing dalam membantu proses pelepasan tanah kas desa di Kelurahan Manyar Sabarangan seluas 56.478 meter persegi kepada PT APU, yang sesuai dalam berita acara serah terima nomor 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.

PT APU juga seharusnya menyediakan tanah pengganti kepada Pemkot Surabaya seluas 90.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Keputih yang bertentangan dengan keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan No 5 tahun 1998 dan Surat Keputusan Gubernur nomor 143/8296/013/1999.


Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran menjelaskan modusnya adalah tukar guling namun pihak PT APU tidak memberikan tanah untuk tukar guling dengan luas yang sama.

"Modusnya, bahwa PT ini tukar guling dari tanah yang terletak di Semolowaru penggantinya di kawasan Keputih. Dari 56.478 meter persegi yang seharusnya mendapatkan tukar guling seluas 90 ribu meter persegi. Terdapat selisih luas tanah yang kurang yakni sekitar 7 ribu meter persegi. Dari situlah dilakukan audit PKN oleh BPKP Jatim dianggap sebagai kerugian negara," terang Sudamiran kepada wartawan, Selasa (25/9/2018).

Karena selisih luas yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka negara dirugikan miliaran rupiah.

"Dari audit yang dilakukan oleh BPKP Jatim terdapat selisih 7 ribu meter persegi. Jika dihitung pada harga saat itu, maka negara dirugikan sebesar Rp 8.008.290.000,- Sesuai dengan Pasal 9 Permendagri nomor 1 tahun 1982," ungkap Sudamiran.

Sudamiran kemudian menjelaskan peran masing-masing tersangka. "Peran masing-masing turut serta dan membantu dalam rangka pelaksanaan tukar guling yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Sedangkan peran mantan Plt Sekda Pemkot adalah yang membuat persetujuan," ujar Sudamiran.

Kendati demikian, untuk saat ini, keempat tersangka belum ditahan karena bersikap kooperatif selama pemeriksaan.

"Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka juga proaktif dan tidak menghalang-halangi," tambahnya.


Terkait kasus ini, polisi telah mengamankan barang bukti fotokopi surat warkah sertifikat hak guna pakai no 17/Kelurahan Keputih, foto copy legalisir data Simbada Pemkot Surabaya dan data fisik tanah pengganti maupun tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan yang diperoleh dari Badan Pertanahan Pemkot Surabaya.

Akibat kejahatan yang dilakukan tersangka, keempatnya terancam dikenai pasal 2, pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, yang telah diubah menjadi UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 miliar.

Perlu diketahui bahwa kasus ini terjadi pada tahun 2001, dilaporkan pada tahun 2016 dan kemudian diaudit oleh BPKP Jatim pada tahun 2017.
(lll/lll)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed