Anggota DPRD Kota Malang Baru Dilantik, Ini Kata Mendagri

Malang - Mendagri Tjahjo Kumolo meminta anggota DPRD Kota Malang baru dilantik paham akan area rawan korupsi. Mulai dari penganggaran, dana hibah, bansos, sampai pengadaan barang dan jasa. Sehingga dalam kinerjanya tak sampai terjerat hukum.

"Anggota DPRD harus paham apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur (Soekarwo) tadi. Dan juga paham akan area rawan korupsi seperti penganggaran, dana bansos, hibah, sampai pengadaan barang dan jasa," ungkap Tjahjo usai menghadiri PAW anggota DPRD Kota Malang di Gedung DPRD Jalan Tugu, Senin (10/9/2018).

Tjahjo menegaskan, bahwa kasus yang terjadi di Kota Malang (DPRD) adalah hal sangat penting. Karena dalam sejarah Indonesia baru pertama kali lembaga negara macet atau tak memenuhi kuorum.

Baca juga: Lantik 40 Anggota DPRD Malang, Soekarwo Bicara Lemahnya Integritas

"Ini sejarah karena pertama kali. Kami aspirasi langkah Pemda (Pemprov) Jawa Timur yang dengan cepat melakukan konsilidasi dengan parpol, KPU, Bawaslu dan Forkopimda sehingga proses ini (PAW) bisa berjalan dengan cepat. Dan kami bersama Dirjen Otoda datang untuk melihat langsung," ujarnya.

Dikatakan, DPRD merupakan mitra sejajar dari pemerintah daerah untuk saling mengisi, mengoreksi dan sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai kebijakan politik pembangunan yang menyangkut anggaran tahun 2019 harus selesai 15 Desember 2018 mendatang terganggu.

"Ini sangat penting, tata kelola harus efektif dan efesien, jangan sampai kebijakan politik terganggu. Dalam fungsinya, DPRD adalah penyusunan anggaran, pembahasan Perda, fungsi pengawaaan bisa jalan, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat juga jalan," ungkap Tjahjo.

Baca juga: 40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Resmi Dilantik

Dia mengakui, seperti disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, bahwa integritas kembali kepada pribadi masing-masing. Jika melihat pelayanan dan kerja yang sudah maksimal.

"Seperti pengarahan disampaikan pak gubernur tadi, semua kembali pada diri kita, karena semua dan sistem sudah bagus, pengawasan bagus sampai KPK bergerak harus kita apresiasi. Makanya harus paham mana area rawan korupsi," tandasnya.

Soal bagaimana jaminan 40 anggota dewan tak korupsi massal kembali terulang ? Tjahjo menegaskan, bahwa semua kembali kepada diri masing-masing. Kerugian besar akan diterima jika melakukannya, keluarga, parpol dan juga masyarakat Kota Malang.

"Karena di Malang ini sejarah. Kalau sampai terjadi lagi, ya diri kita, keluarga, parpol dan masyarakat Kota Malang tentunya," papar Tjahjo. (fat/fat)