.webp)
Deklarasi tersebut menurut massa diindikasi merupakan gerakan untuk memecah belah antargolongan.
"Kami menolak aksi deklarasi #2019GantiPresiden karena itu sebuah gerakan provokasi untuk memecah-belah antargolongan maka dari itu kami menolak dan mengecam," ujar koordinator aksi M.Choiron saat aksi di depan Polda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (24/8/2018).
Tak hanya itu, para mahasiswa juga mendesak Polda Jatim untuk tidak memberikan izin kepada penyelenggara deklarasi tersebut. Khoirun mengatakan jika deklarasi tersebut terjadi akan membuat politik di Jawa Timur tercemar dan terpecah belah.
"Kami minta agar Polda Jatim untuk tidak memberikan izin. Jika itu tetap diberikan izin atau terjadi deklarasi itu, tidak menutup kemungkinan di Jawa Timur politiknya akan tercemari dan akan terpecah belah," ungkapnya.
 Demo tolak deklarasi ganti presiden Foto: Hilda Meilisa Rinanda |
Choiron juga mengimbau masyarakat Jatim untuk tidak mudah terprovokasi dan ikut deklarasi #2019GantiPresiden.
"Kami juga aliansi Pemuda peduli Jawa Timur mendukung politik yang sehat kami juga mengecam politik yang memecah belah antara umat dan antar golongan. Mengimbau masyarakat Jawa Timur untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya deklarasi #2019GantiPresiden," tambahnya.
Nantinya, jika Polda Jatim tetap mengeluarkan izin deklarasi, Khoiron mengatakan pihaknya akan mengambil sikap. Misalnya saja dengan melakukan aksi serupa untuk menolak deklarasi tersebut.
"Jika deklarasi terjadi sikap dari kami akan tetap mengawal deklarasi itu entah nanti apa yang terjadi lihat besok. Karena jika itu jadi dilaksanakan di Surabaya kami akan turun aksi juga untuk menolak itu," pungkasnya.
Sebelumnya, deklarasi #2019GantiPresiden direncanakan digelar di Tugu Pahlawan Surabaya pada Minggu (26/8/2018). Pihak panitia menargetkan akan ada 500 hingga 1.000 relawan yang hadir. Selain itu akan hadir pula Ahmad Dhani, Neno Warisman, hingga Mardani Ali Sera.
Tonton juga 'Kaus #2019GantiPresiden Dikibarkan di Makkah Saat Ibadah Haji':
(iwd/iwd)
