Begini Keluhan Petani Tebu Soal Pembelian Gula dari Bulog Tak Lancar

Enggran Eko Budianto - detikNews
Senin, 20 Agu 2018 16:50 WIB
Foto: Enggran Eko Budianto
Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Pembelian gula petani oleh Bulog di PTPN X ternyata belum berjalan lancar. Para petani mengeluhkan minimnya biaya tanam akibat keterlambatan pembayaran oleh Bulog. Selain itu, stok gula di gudang pabrik juga menumpuk.

Keluhan salah satunya datang dari Ketua APTRI Tandur Laras Makmur Andi Mulyo yang bernaung di pabrik gula (PG) Tjoekir, Jombang. Menurut dia, keterlambatan pembayaran oleh bulog khusus gula hasil periode giling 3, yakni 15-31 Juli 2018.

"Betul ada keterlambatan pembayaran, khususnya periode 3 15-31 Juli 2018 di PG Tjoekir," kata Andi saat dihubungi detikcom, Senin (20/8/2018).

Selama periode ini, lanjut Andi, jumlah gula milik APTR Tandur Laras Makmur mencapai 345,8 ton. Dengan harga pembelian bulog Rp 9.700/Kg, maka uang yang belum terbayar mencapai Rp 3,4 miliar.

"Seharusnya pembayaran bulog 7 hari kerja setelah administrasi penjualan gula selesai. Seharusnya seminggu yang lalu pembayaran sudah klir," ujarnya.


Secara keseluruhan, gula petani di PG Tjoekir yang belum dibayar bulog di periode giling 3 mencapai 2.656 ton. Nilai pembayarannya mencapai Rp 25,8 miliar.

Keterlambatan pembayaran ini, kata Andi, mengakibatkan para petani kekurangan biaya tanam. Pinjaman dari PG tak mencukupi untuk menutup biaya tanam yang mencapai Rp 25 juta/hektare lahan.

"Biaya tanam maksimal Rp 25 juta/hektare. Yang tercukupi rata-rata baru Rp 10 juta/hektare. Untuk kebutuhan bibit, biaya garap dan pupuk," ungkapnya.

Ketua APTRI PTPN X Mubin menuturkan, di PG Gempolkrep saja, gula petani yang belum bisa mendapat pembayaran dari bulog meliputi periode giling 6, 7 dan 8. Jumlah gula mencapai 1.200 ton.

Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum bisa mengajukan syarat administrasi penjualan gula ke bulog lantaran pengurusan SNI tak kunjung tuntas.


"Pada pembelian oleh Bulog tahap 2 ada persyaratan lagi, bukan hanya surat tanggung jawab apabila tak SNI pabrik sanggup memproses lagi. Ternyata diminta SNI dari Sucofindo, setelah ada SNI baru bisa mengajukan ke bulog. Kami ngurusi belum keluar," terangnya.

Berbeda dengan petani di PG Tjoekir, Mubin mengaku dampak persoalan ini petani kekurangan biaya tebang dan angkut. Menurut dia, rata-rata biaya tebang Rp 7-9 ribu/kwintal. Sedangkan biaya angkut Rp 17-19 ribu/kwintal tebu.

"Yang lebih penting lagi stok gula di setiap pabrik tak ada yang mengambil. Gudang penuh, sampai kami bawa ke Watu Tulis, sewa gudang di Ploso kapasitas 20-25 ribu ton. Kalau sampai giling tahun depan belum diambil, kami tak bisa giling," tegasnya.

Waka Bulog Sub Divre Surabaya Selatan Arie Apriansyah menjelaskan, pembelian gula di PG Tjoekir memasuki tahap 2. Pada tahap ini, seharusnya pihak APTRI baru bisa mengajukan administrasi penjualan 22-23 Agustus 2018, terhitung 15 hari setelah pembayaran tahap pertama 9 Agustus 2018.

"Berkasnya PG Tjoekir di kami sudah lengkap, menunggu waktu untuk buat PJB (Perjanjian Jual Beli). Setelah itu kami ajukan ke Divre Surabaya, nanti tiap hari kami followup. Pembayaran ke rekening PG selaku kuasa dari APTR," terangnya.

Sementara soal keterbatasan gudang di PG, menurut Arie, sudah menjadi kesepakatan antara Holding PTPN dengan Bulog. Kebijakan di tingkat pusat itu membolehkan Bulog menyimpan gula pembelian di PG selama 3 bulan.

Di lain sisi, gudang yang dimiliki Bulog dalam kondisi penuh. Gudang di Divre Surabaya sebagian besar digunakan untuk transit beras yang akan disalurkan ke daerah lain.

"Karena pembelian gula ini penugasan pemerintah, kami tak boleh sembarangan jual. Kami berharap ada harga jual yang relevan dari pemerintah. Selama belum ada harga jual maka kami tak bisa keluarkan gula," tandasnya. (fat/fat)