.webp)
"Tadi saya minta untuk buka kembali perekrutan untuk posisi direksi (dirut) serta saya suruh coba hitung biayanya," kata Risma saat ditemui detikcom di ruang kerjanya, Selasa (8/8/2018).
Menurut Risma, tahun 2018 pihkanya sudah menyiapkan anggaran proses seleksi dirut yang ditinggal Bambang Parikesit karena terseret kasus dugaan korupsi.
"Saya bilang ke bawas, ini kan sudah 2018. Coba hitung biaya seleksi dirut karena sudah lama kosong," ujar Risma.
Selain membahas kursi dirut PD Pasar Surya, Risma juga mempertanyakan kelanjutan persoalan pajak pada Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) kepada Badan Pengawas PDPS.
Hingga saat ini rekening PDPS diblokir Kanwil DJP Jatim akibat menunggak hutang pajak pedagang.
"Saya tanya soal pajak. Permasalahannya uang yang disita (dalam rekening terblokir) ada uang penyertaan modal Pemkot di dalamnya," ujarnya.
Akibatnya PD Pasar Surya kesulitan dalam berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti revitalisasi pasar hingga rekrutmen redaksi.
Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini memahami kesulitan PD Pasar Surya untuk menjalankan tugas penarikan pajak pada pedagang sebab BUMD milik Pemkot Surabaya itu tidak berhubungan langsung.
"Dia (PD Pasar Surya) tidak bisa memaksa karena pedagang bayar sewa meski tidak bayar pajak," kata Risma.
Hal tersebut terkait tunggakan pajak pedagang yang tidak mungkin ditagihkan pada pedagang.
Sedangkan sejak 2018 sebagian besar pedagang sudah mulai langsung membayarkan pajaknya seperti yang ditetapkan yakni Pajak Penambahan nilai (PPn) 10 persen.
"Sekarang ya 2018 sudah mulai bayar. Tapi ada 20 persen yang tidak bayar. Itu PD Pasar tidak bisa memaksa. Makanya saya akan coba konsultasi ke Kemenkeu soal pemblokiran rekening serta pajak bagi pedagang," pungkasnya.
Tonton juga 'Saat Wali Kota Risma Murka ke Pengedar Pil Koplo':
 |
