Begini Sikap DLH Jatim Soal Pembangunan Limbah Industri Ditolak Warga

Mojokerto - Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (PPLI B3) Pemprov Jatim di Mojokerto, ditolak warga. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim akan mengkaji jarak aman dengan perkampungan. Selain itu, penolakan warga akan menjadi kajian sosial.

Hal itu dikatakan Kepala DLH Jatim Diah Susilowati usai pertemuan dengan warga Desa Cendoro, Dawarblandong, Mojokerto. Menurut dia, masih membutuhkan proses panjang hingga Pemprov Jatim mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Salah satunya kajian para ahli terkait dampak terhadap lingkungan sekitar. Pasalnya, warga menilai lokasi pembangunan PPLI B3 terlalu berdekatan dengan permukiman penduduk Desa Cendoro. Warga khawatir limbah B3 akan mencemari lingkungan mereka.

Baca juga: Aksi Tolak Pembangunan Limbah Industri di Mojokerto Sempat Memanas

"Kami paham kalau ada kekhawatiran itu (pencemaran lingkungan). Masih ada tindak lanjut untuk mengkaji lebih mendalam, tata letaknya supaya aman bagi lingkungan," kata Diah kepada wartawan, Kamis (2/8/2018).

Diah menjelaskan, jarak minimal untuk area landfill adalah 500 meter dari permukiman penduduk. Nantinya tak semua limbah B3 akan ditimbun. Sebagian akan diolah menjadi barang bernilai, seperti batako.

Diah mengklaim lokasi yang telah dipasang patok pembatas lahan untuk pembangunan PPLI B3 antara 1-2 Km dari perkampungan. Di lain sisi warga mengklaim jarak PPLI B3 hanya 200 meter dari Dusun Bakung, Desa Cendoro. Terkait perselisihan paham ini, akan ada perubahan lokasi.

Baca juga: Warga Tolak Pembangunan Limbah Industri, Ini Alasannya

"Justru itu kami merubah site plan yang jauh dari warga. Pemilihan lokasi, tekstur tanah dan kondisi lahan sudah dilakukan sesuai prosedur," terangnya.

Selain menjadi kajian lingkungan hidup, tambah Diah, penolakan warga Desa Cendoro terhadap pembangunan PPLI B3 juga akan menjadi kajian sosial. Dia menegaskan Pemprov Jatim akan membangun pusat pengolahan limbah B3 seaman mungkin bagi lingkungan.

"Kami akan melakukan pendekatan, memberikan informasi kepada masyarakat, ada ahli yang akan meneliti lebih dalam," tandasnya. (fat/fat)