.webp)
"Memang sudah sesuai standart nasional. Alur pelayanan mudah tidak harus wira-wiri berada di satu lokasi. Apalagi kalaupun antre ruangan ber-AC membuat betah yang mengurus surat-surat," ujar Tim Evalator Pelayanan Publik Kemenpan RB Agit Kristiana kepada detikcom di Polres Madiun Jumat (27/7/2018).
Agit mengatakan masing-masing wilayah memang memiliki pelayanan tersendiri untuk warga termasuk Polres Kabupaten Madiun. Penyediaan loket khusus difabel dan ruang khusus ibu hamil dan menyusui juga disediakan.
"Meskipun warga difabel tidak banyak yang megurus disini, tapi itu hak mereka. Jadi harus menyediakan juga layanan difabel sangat bagus, juga properti untuk ibu hamil serta tempat mainan anak. Kalau saya sih nyaman. Untuk sekarang menurut kami sih so far so good, alurnya rapi sekali," katanya.
Kenyamanan yang ada, menurut Agit, ditambah lagi dengan tersedianya fasilitas toilet di hampir setiap ruang pelayanan. Selain itu, tempat istirahat seperti gazebo di pinggir lapangan polres membuat warga tidak jenuh. Di gazebo itu, warga bisa beristirahat sambil menungu giliran dipanggil saat mengurus SKCK ataupun SIM.
Kasat Lantas Polres Madiun AKP Imam Mustolih mengatakan pihaknya tidak ada persiapan apapun terkait datangnya Tim Evaluator Kemenpan RB. Pihaknya ingin menunjukan fakta di lapangan yang sebenarnya.
"Kalau persiapan kami tidak ada persiapan apa-apa, dan kami memang ingin tunjukan yang real. Kita memang ingin membuat nyaman masyarakat Madiun yang mencari surat-surat ke polres. Itu memang sudah semboyan Kapolres memanjakan warga Madiun," terang Imam.
Pantauan detikcom, warga yang mengantre SIM dan SKCK menikmati fasilitas yang ada seperti gazebo. Mereka juga menikmati ruang yang sejuk karena ber-AC. Anak-anak yang dibawa orang tuanya juga menikmati mainan di ruang bermain anak.
"Enak, nyaman, ndak terasa nunggu sambil lesehan di gazebo ini. Saya mencari SIM," ucap Siswanto, salah satu warga Desa Kebonsari yang mengurus SIM. (iwd/iwd)
