Ini Alasan Gubernur Soekarwo Minta Menkominfo Batasi Quick Count

Surabaya - Gubernur Soekarwo mengatakan pihaknya telah mengirim surat ke Menkominfo untuk membatasi quick count dalam Pilgub Jatim. Alasannya, bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat, terutama pada pihak-pihak yang dinyatakan menang dalam perhitungan cepat.

"Yang menjadi pikiran kita kemudian pada saat pelaksanaan ada quick count, yang itu kemudian ada informasi menang, tapi belum final kemudian menimbulkan hura-hura yang berlebihan," ujar Pakdhe Karwo, sapaan akrabnya, Senin (25/6/2018) malam.

Sementara saat paslon yang telah merayakan kemenangan versi perhitungan cepat dan mendapatkan hasil berbeda saat perhitungan final, tentu akan menimbulkan permasalahan. Terlebih biasanya hasil setiap perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei juga berbeda.

"Pada saat hasilnya berbeda dengan hitungan tanggal 3 Juli, kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan," imbuhnya.

Berkali-kali, Pakdhe mengimbau paslon agar tidak menjadikan perhitungan cepat menjadi patokan kemenangannya. Dia mengimbau untuk menunggu hingga proses penghitungan di KPU rampung pada 3 Juli.

"Kalau saya yang jelas quick count itu belum final. Jangan jadikan pegangan karena finalnya kan masih tanggal 3 Juli," kata gubernur yang telah menjabat selama dua periode ini.

Sedangkan dari data yang diperolehnya, Pakdhe Karwo mengatakan ada 12 lembaga survei yang telah mendaftar. "Ini yang daftar ada 12, ya itu urusannya KPU yang menentukan. Tapi harapan kami, terimalah perhitungan yang paling tepat adalah tanggal 3 Juli dari KPU," tegasnya.

Berkali-kali Pakdhe menuturkan menunggu hasil final. Sebab, di perhitungan quick count juga ada margin of error yang hasilnya belum 100% akurat.

"Kepada lembaga yang mempunyai otoritas tentang itu, nanti kalau kemudian teknologinya, caranya tidak betul kemudian keliru biasanya sangat sangat fatal," pungkasnya. (fat/fat)