Di Hadapan Presiden, Pakdhe Karwo Cerita Surplus UMKM di Jatim

Kedatangan Jokowi di acara peluncuran Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM. (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)

Surabaya - Hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) senilai 0,5%. Terkait hal ini, Gubernur Soekarwo pun menceritakan peningkatan UMKM yang cukup signifikan di Jatim.

"Populasi UMKM mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sehingga kini berjumlah 9,59 juta UMKM di Jatim," ujar Pakdhe Karwo, sapaan akrabnya, saat membacakan sambutannya di hadapan Presiden Jokowi di Jatim Expo Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (22/6/2018).

Menurut Pakdhe Karwo, pertumbuhan UMKM di Jatim ini berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerjanya.

"UMKM berperan penting terhadap penyerapan tenaga kerja di Jatim. 95% dari total tenaga kerja diserap di UMKM," tambahnya.

Pakdhe juga mengatakan jika surplus Jatim dari UMKM di tahun ini mencapai Rp 196,26 triliun. Jumlah ini meningkat cukup siginifikan dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 133%.

"Surplus Jatim di tahun ini mencapai Rp 196,26 triliun. Ini meningkat dalam lima tahun ini yakni 133%," tambahnya.

Terkait keuntungan yang diperoleh para pelaku usaha, Pakdhe Karwo mengambil contoh keuntungan petani tembakau di Jatim. Tahun lalu, pendapatan penduduk Jatim dari tembakau naik 26,6 persen, yaitu sebanyak Rp 91 triliun.

"Bisa dikatakan 6,8 juta penduduk Jatim hidup dari rokok dan tembakau," ungkapnya.

Prestasi lain yang diutarakan Pakdhe Karwo kepada Presiden adalah harga pangan di Jatim yang relatif tidak mengalami lonjakan selama puasa dan lebaran. Hal ini karena upaya dari berbagai pihak untuk menjaga harga bahan pangan.

"Selama bulan puasa dan hari raya, harga pangan pokok di Jatim deflasi. Dari 15 bahan yang dipantau, pada Mei, komoditas hanya naik 0,29%," tuturnya.

Keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak seperti dengan Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, KPPU dan para pengusaha.

"Mengapa bisa terjadi karena ada kerjasama antara Pemda dengan Kapolda, Pangdam V/Brawijaya, KPPU dan pengusaha untuk merumuskan harga yang patut di hari raya," tutup gubernur yang menjabat selama dua periode ini. (lll/lll)