Pengadaan Tong Sampah Made in Jerman Tak Maksimal di Malang

Muhammad Aminudin - detikNews
Kamis, 07 Jun 2018 14:57 WIB
Tong sampah made in Jerman (Foto: Arief Ikhsanudin/detikcom)
Malang - Pengadaan tong sampah buatan Jerman baru saja berjalan di Kota Malang. Jumlahnya pun hanya 20 unit, jauh dari usulan yang disodorkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Penyebabnya, karena keterbatasan anggaran.

"Usulan kami lebih dari itu, karena kami sudah memiliki satu unit truk compactor. Alokasi anggaran menjadi alasan, pengadaan tidak bisa banyak. Bukan tong sampah, tapi mini kontainer karena kapasitasnya sekitar 660 liter," kata Kepala DLH Kota Malang Agoes Edy Poetranto ditemui detikcom di kantornya Jalan Majapahit, Kamis (7/6/2018).

Tahun ini DLH Kota Malang hanya mendapatkan kucuran anggaran kurang lebih sebesar Rp 40 miliar, padahal dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2018 diusulkan alokasi kebutuhan mencapai Rp 80 miliar lebih.

"Anggaran kami banyak dipangkas, karena dipandang wajib, bukan dasar seperti pendidikan maupun pos anggaran lain. Namun, jika melihat persoalan sampah yang ditangani, seharusnya menjadi prioritas dan anggaran dimaksimalkan," keluh Agoes.


Diungkapkan Agoes, pengadaan mini kontainer asal Jerman sebenarnya sudah diusulkan pada tahun 2017 lalu. Setelah muncul dalam e-katalog dan daerah lain seperti DKI Jakarta serta Kota Surabaya yang juga menggunakan alat tersebut.

"2017 dicoret atau tidak disetujui. Jadi hanya satu unit truk compactor saja. Baru 2018 ini kami usulkan lagi, dan disetujui hanya 20 unit saja," ungkap mantan Kasatpol PP ini.

Menurut Agoes, penggunaan mini kontainer bersama truk compactor sangat efektif. Disisi lain, armada pengangkut sampah di Kota Malang sudah lagi tak memadai atau membutuhkan peremajaan. "Satu paket yang efektif, truk dan mini kontainernya. Kami butuh sebenarnya, tapi dianggap sampah kurang penting, bukan kebutuhan dasar yang seharusnya diprioritaskan," tuturnya.

Dalam pengadaan tahun ini sebanyak 20 unit, DLH membandrol harga sekitar Rp 4 juta, sesuai dengan satuan harga yang diposting dalam LKPP.


"Tahun depan akan kami usulkan lagi, karena kami rencanakan punya 3 sampai 4 truk compactor. Untuk itu, kebutuhan mini kontainer akan lebih banyak lagi," beber Agoes.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Banrenlitbang) Kota Malang Erik Setyo Santoso, menyatakan, jika pengadaan bersumber pada e-katalog dikembalikan lagi kepada kemampuan anggaran daerah.

Kota Malang jelas berbeda dengan DKI Jakarta maupun Kota Surabaya yang memiliki alokasi anggaran besar.

"Kami jelas menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Pengadaan melalui e-katalog sudah melalui verifikasi LKPP pastinya. Bisa saja barang itu merk luar (Jerman) tapi assembly-nya (perakitan) di sini," kata Erik. (iwd/iwd)