Pangkalan Ini Kena Sanksi Kerja Sama Bagi Tabung Elpiji ke Pengecer

Pangkalan elpiji di Ponorogo/Foto: Charolin Pebrianti

Ponorogo - Buntut kelangkaan elpiji 3 kg di Ponorogo, berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Pangkalan di Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo itu mendapat sanksi dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Migas. Lantas apa yang menjadi dasar PHK ini ?

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana) Migas Se-karesidenan Madiun Agus Wiyono saat dikonfirmasi mengatakan usai melakukan sidak, didapatkan hasil pangkalan lebih mengutamakan pengecer.

"Padahal dalam situasi seperti ini pangkalan jangan sampai mengutamakan pengecer justru harus fokus ke pengguna rumah tangga saja," tutur Agus kepada wartawan, Selasa (5/6/2018).

Agus pun menindak tegas pangkalan yang menyalahi aturan maka dipilihlah sanksi PHK pangkalan tersebut. "Dengan kejadian kemarin, Senin (4/6) sore itu dari Hiswana dan Pertamina memutus hubungan kerja pangkalan. Putus hubungan kerja pangkalan per hari ini yang ada di Desa Kalimalang itu," tegas dia.

Karena, lanjut Agus, sesuai dengan edaran dari ESDM yang dirilis oleh Pertamina dan menjadi ketentuan agen alokasi pangkalan 50% untuk rumah tangga dan Usaha Kecil Menengah baru sisanya boleh untuk pengecer.

"Tapi untuk situasi seperti ini, pangkalan kita arahkan untuk memprioritaskan rumah tangga dan UKM," tukas dia.

Agus pun terus melakukan pengawasan terhadap harga elpiji 3 kg di pasaran. Pasalnya sejumlah tempat di Ponorogo menjual elpiji hingga Rp 30 ribu. "Banyak keluhan dari masyarakat kalau harga elpiji naik, padahal sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan harus Rp 16 ribu. Ini yang terus kami awasi," imbuh dia.

Sementara ditemui di tempat terpisah Wakil Bupati Soedjarno menambahkan saat ini untuk kebutuhan elpiji 3 kg di Ponorogo pasokannya ditambah hingga 7%. "Selain itu kami juga koordinasi dengan polisi supaya tidak ada permasalahan di lapangan," pungkas dia. (fat/fat)