.webp)
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Widarsono, mengaku saat ini pihaknya berkoordinasi dengan Sekda Trenggalek dan KPU setempat untuk proses penyediaan tempat sementara guna menyimpan logistik pemilu.
"Intinya kami tidak akan membiarkan begitu saja, nanti secepatnya akan kami carikan lokasi yang bisa digunakan untuk menyimpan kotak suara. Kemungkinan yang digunakan adalah gedung bekas SDN 3 Sumbergedong," kata Widarsono, Jumat (4/5/2018).
Dijelaskan pemberian fasilitas penyimpanan logistik pemilu itu perlu segera dilakukan, karena kondisinya darurat. Mengingat saat ini ribuan kotak suara hanya disimpan di luar ruangan tanpa atap dan penutup.
"Untuk gudang yang sebelumnya digunakan penyimpanan itu memang sekarang dipinjam pakai oleh Polres Trenggalek untuk dijadikan markas Polsek Kota," ujar Widarsono.
Mantan Kasatpol PP Trenggalek ini menjelaskan, dengan pemeberian fasilitas gedung nantinya bisa melindungi properti pemilu sehingga lebih aman dan tidak mengalami kerusakan.
Sementara Ketua KPU Trenggalek Suripto membenarkan pengambilalihan gudang penyimpanan logistik tersebut. KPU mengaku tidak bisa berbuat banyak, mengingat gedung yang digunakan adalah milik Pemkab Trenggalek.
"Kami sudah mendapatkan dua kali pemberitahuan (dari Polres Trenggalek) terkait rencana penggunaan gudang itu, akhirnya karena memang akan digunakan untuk instansi lain, maka mau tidak mau harus kami pindah di depan kantor kami ini," jelas Suripto.
Ribuan kotak suara tersebut saat ini terpaksa hanya diletakkan di luar ruangan tanpa penutup maupun atap. Pihaknya tidak megetahui sampai kapan logistik pemilu tersebut akan berada di luar ruangan, karena menunggu fasilitasi dari pemerintah daerah.
"Kami sudah mengirimkan surat untuk fasilitasi, namun belum ada respon," jelas Ripto.
Lebih lanjut komisioner KPU Trenggalek ini menjelaskan, selain gudang penyimpanan logistik, kondisi kantor KPU juga dalam kondisi mengenaskan. Sebagian besar ruangan bocor dan rawan ambrol, bahkan beberapa ruangan komisioner terpaksa dikosongkan karena berbahaya.
"Kalau terkait kantor ini kami sudah meminta fasilitasi ke pemerintah daerah sejak eranya Bupati Mulyadi, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Padahal KPU sudah mengantarkan proses pilkada hingga menghasilkan tiga pasang bupati dan wakil bupati," jelasnya. (fat/fat)
