Analisis KPK soal Biaya Pilkada, Cabup Rp 7 M dan Cagub Ratusan

Zaenal Effendi - detikNews
Kamis, 12 Apr 2018 12:11 WIB
Surabaya - Sejumlah calon kepala daerah dan kepala daerah diamankan KPK dengan sangkaan suap. Sebagian duit ditengarai masuk untuk ranah pilkada. Biaya politik tinggi jadi pemicunya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, dari hasil analisis KPK, calon kepala daerah bisa mengeluarkan uang mulai Rp 7 miliar hingga ratusan miliar.

"Banyak yang tersangkut karena biaya pilkada yang mahal bisa sampai Rp 20-30 miliar untuk kabupaten/kota, cagub bisa ratusan miliar. Sementara dari hasil analisis kami calon kepala daerah rata rata mengeluarkan Rp 7-9 miliar, ada yang di atas rata rata harta kekayaannya," urai Basaria dalam pembekalan calon kepala daerah se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (12/4/2018).


Sedangkan modus calon kepala daerah baru, kata Basaria, akan memberikan janji pemberian fee proyek mulai 10-15 persen jika terpilih. "Kalau petahana melalui para kepala dinas, termasuk mahar politik," tambah perempuan pertama yang jadi pimpinan KPK ini.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah diamankan KPK. Di antaranya 2 cawalkot Malang, Moch Anton dan Yaqud Ananda Gudban alias Nanda. Terakhir Bupati Bandung Barat Abu Bakar jadi tersangka suap, Rabu (11/4). Dana diduga dipakai kampanye istrinya, Elin Suharliah, yang maju sebagai bupati Bandung Barat.


Pembekalan dihadiri pasangan cagub-cawagub Jatim Khofifah-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur, cawalkot-calon wakil wali kota, dan cabup-cawabup. Juga hadir KPU dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Gubernur Soekarwo yang tengah bertugas di India diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekda, Ahmad Sukardi.

Selain pembekalan, acara juga diisi penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) cagub dan cawagub Jatim. (ze/trw)