Setahun Lebih Diterjang Longsor, Sekolah Ini Tak Juga Diperbaiki

Setahun Lebih Diterjang Longsor, Sekolah Ini Tak Juga Diperbaiki

Charoline Pebrianti - detikNews
Kamis, 29 Mar 2018 16:35 WIB
Kondisi SMPN 4 Ngrayun yang diterjang longsor (Foto: istimewa)
Ponorogo - Bencana longsor di SMPN 4 Ngrayun yang merobohkan dua kelas hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan. Padahal bencana itu sudah terjadi sejak Oktober 2016 lalu atau satu setengah tahun yang lalu.

Bahkan akibat musim hujan yang terjadi saat ini, talut yang berada di dua kelas lain pun terancam ambrol akibat longsor. Kepala SMPN 4 Ngrayun Jemani mengatakan bahwa dua ruang kelas sebelumnya yang ambrol adalah ruang kelas VIII. Akibat bencana longsor, terpaksa dua ruang kelas VIII tersebut dipindahkan ke ruang laboratorium dan perpustakaan.

"Sedangkan dua ruang lagi yang saat ini terancam longsor adalah ruang pembelajaran keterampilan dan kesenian," tutur Jemani, Kamis (29/3/2018).

Menurut Jemani, pada Oktober 2016 lalu memang terjadi bencana longsor yang menyebabkan dua ruang kelas VIII ambrol terbawa longsor. Karena faktor keamanan, terpaksa kegiatan pembelajaran dipindah ke ruang lain yang lebih aman.

Setahun berlalu, kondisi tersebut diperparah dengan adanya talut di bawah ruang pembelajaran keterampilan dan kesenian yang juga mengalami longsor.


Kondisi SMPN 4 Ngrayun yang mengalami musibah longsorKondisi SMPN 4 Ngrayun yang mengalami musibah longsor (Foto: istimewa)

"Bahkan longsornya sudah mencapai teras hampir masuk ke kelas," ujar Jemani.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Tutut Erliena menambahkan pihaknya sudah mengajukan perbaikan SMPN 4 Ngrayun melalui BPBD, DPU-PR serta Bappeda Ponorogo. Namun belum ada realisasi kapan dana cair sehingga bisa dilakukan perbaikan.

"Karena kan yang harus dibenahi tidak hanya gedung atau ruang kelas saja. Tapi talutnya juga harus diperbaiki dulu," tegas Tutut.

Namun bagi Tutut, jika pihak wali murid ingin menuntut perbaikan sekolah segera terealisasi bisa juga menggunakan dana dari pihak wali murid melalui komite sekolah, tanpa hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah pusat.

"Karena saya belum bisa memastikan kapan bisa terealisasi, entah tahun ini atau tahun depan," pungkas Tutut. (iwd/iwd)
Berita Terkait