Terkait Insiden di Komisi A, Ketua DPRD Sidak ke Medokan Semampir

Surabaya - Hearing penertiban pemukiman Medokan Semampir yang diwarnai adu mulut ditindak lanjuti dengan kunjungan Pemkot dan DPRD Surabaya ke kawasan tersebut. Ketua DPRD Armuji, Komisi A, dan Pemkot Surabaya yang diwakili Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Eka Rahayu melakukan sidak di Medokan Semampir.

Rombongan DPRD dan Pemkot Surabaya disambut demo warga yang menolak penggusuran dan relokasi ke rusun.

"Ini kan belum menemukan titik temu, warga masih meragukan data pemkot, kalau bentuk aslinya warga akan bisa menerima," kata Ketua DPRD Armuji usai melakukan sidak bersama, Jumat (23/2/2018).

Armuji juga minta kepada Pemkot Surabaya agar dalam melakukan sosialisasi tidak melibatkan Satpol PP yang dianggapnya sebagai tukang gusur.

"Kedatangan satpol pp kan warga takut digusur. Kalau mediasi tidak perlu libatkan satpol pp, cukup timnya saja dan kalau bisa seperti ini, kami (DPRD) diajak dalam sosialisasi," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPRD dan Kasatpol PP Nyaris Berantem Soal Penertiban Lahan

Kedatangan Ketua DPRD Surabaya disambut demo (Foto: Zaenal Effendi)

Armuji juga memastikan selama proses sosialisasi dan ada titik kesepakatan warga dengan Pemkot, pihaknya menjamin tidak ada penggusuran. "Kami mediasi supaya tahu mana yang benar mana yang salah, kita kan di tengah," tambah anggota DPRD Surabaya 4 periode ini.

Terkait insiden di ruang Komisi A, anggota fraksi PDIP ini mengaku sudah berkirim surat ke Wali Kota Tri Rismaharini agar Kasatpol PP Surabaya dicopot dari jabatannya karena dianggap melecehkan lembaga DPRD.

"Kami minta ganti satpol PP. Sudah kami surati," katanya singkat.

Sedangkan Ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya Minun Latief mengaku baru akan mengundang ahli hukum menindaklanjuti insiden adu mulut dan saling tunjuk Kasatpol PP dengan Ketua DPRD.

"Senin besok baru kami lakukan proses dengan meminta pendapat hukum dari Unair yang selanjutnya rekomendasi akan kami serahkan pada Ketua DPRD sebagai acuan untuk berkirim surat ke Wali Kota," kata Minun yang juga anggota Komisi A.

Minun menambahkan, terhadap insiden tersebut pihaknya tidak bisa menariknya pada unsur pidana tetapi pada etika dan kepatutan.

"Kalau saya melihatnya secara etika, tingkah laku seorang pemimpin pada Ketua DPRD yang tidak patut. Itu saja," tambah dia. (ze/iwd)