DetikNews
Rabu 14 Februari 2018, 17:17 WIB

Kapolda Jatim Terbitkan Maklumat Pengamanan Pilkada Serentak 2018

Rois Jajeli - detikNews
Kapolda Jatim Terbitkan Maklumat Pengamanan Pilkada Serentak 2018 Foto: Rois Jajeli
Surabaya - Tahun 2018 ini tahun politik di Jawa Timur, karena ada 19 pemilihan kepala daerah (18 pilkada kabupaten dan kota, serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur).

Kapolda Jatim menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Mak/2/II/2018 tentang Pengamanan pilkada serentak tahun 2018.

"Kepada seluruh anggota Polri Kepolisian daerah Jawa Timur, saya selaku Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur mengeluarkan maklumat sebagai berikut," kata Kombes Pol Arnapi, Kepala Bidang Hukum Polda Jatim, saat membacakan maklumat tersebut di sela acara simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) Pilgub Jatim 2018, di halaman markas Kodam V Brawijaya, Surabaya, Rabu (14/2/2018).

Berikut ini isi Maklumat Kapolda Jatim tentang pilkada serentak 2018.

1. Jaga netralitas Polri, laksanakan tugas pengamanan secara profesional, siapkan mental dan fisik dengan dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi.

2. Petakan potensi kerawanan di setiap tahapan pilkada, serta lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas, sehingga setiap potensi permasalahn dapat segera teratasi.

3. Perkuat sinergitas dengan TNI, Pemda, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta media, untuk bersama-sama mendukung terlaksananya Pilkada serentak tahun 2018 yang aman, tertib, lancar dan demokratis.

4. Siapkan rencana pengamanan kontijensi, serta latihan kepada seluruh personel, sehingga mampu menghadapi eskalasi ancaman yang mengarah pada situasi kontijensi.

5. Kepada seluruh personel yang melaksanakan pengamanan tidak boleh undersetimate, setiap permasalahan yang timbul pada tahapan pilkada harus diselesaikan secara profesional dengan tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Lakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota, guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

7. Beri arahan yang jelas kepada anggota yang akan lakukan pengamanan, sehingga memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

8. Kelola anggaran secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian maklumat ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan, sebagaimana mestinya agar terwujudnya keamanan, ketertiban masyarakat serta Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tercinta.
(roi/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed