.webp)
Dalam pertemuan itu, dewan memberikan masukan terkait penegakkan kedisiplinan ke para pelajar. Melalui Komisi I yang menangani pendidikan dan kesehatan masyarakat, diharapkan. selain menindak pelajar yang membolos, penegakkan hukum juga diberikan bagi pengelola cafe dan rental game yang menerima pelajar saat jam efektif sekolah.
"Kami tadi mengharapkan, penindakan tidak hanya ke pelajarnya saja. Kami minta pihak satpol PP juga menindak pengelola cafe dan rental game juga diberi Surat peringatan (SP), jika masih ketahuan menerima pelajar saat jam efektif sekolah," kata anggota Komisi I DPRD Kota Blitar Nuhan Wahyudi pada detikcom di kantornya, Kamis (18/1/2018).
Jika telah mendapat SP sebanyak tiga kali masih juga menerima pelajar,lanjut dia, diminta satpol PP tidak segan-segan menutup tempat usaha tersebut.
Sedangkan untuk Dinas Pendidikan Kota Blitar, dewan meminta dibuat peraturan kepala dinas. Peraturan itu yang akan mengatur sanksi tegas, bagi pelajar yang melanggar disiplin selama jam efektif belajar.
"Namun kami juga mohon, sanksi itu jangan sampai membuat anak jadi tidak sekolah. Jika memang anak tersebut berkali-kali bolos, dan harus dikeluarkan dari sekolahnya yang awal, kami mohon pihak Disdik mencarikan sekolah lain yang bisa membuat masa depan anak itu lebih baik," paparnya.
Menurut Nuhan, jika sanksi membuat anak tidak bersekolah, nantinya akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua pihak.
"Kedua masukan kami tadi, intinya seperti itu dan pihak satpol PP maupun Disdik menyatakan siap. Bahkan menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota, harusnya Kota Blitar itu sudah memikirkan peningkatan kualitas pelajar, bukan berkutat penegakkan disiplin belajar. Namun karena faktanya seperti itu, berarti memang masih ada yang harus dibenahi," pungkasnya. (iwd/iwd)
