Gaduh di 'Gerbong' Khofifah

Surabaya - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa belum deklarasi sebagai bakal calon gubernur Jatim 2018. Namun, kegaduhan sudah terjadi di antara partai pendukungnya.

Khofifah sudah bisa melaju ke Pilgub Jatim 2018 karena mengantongi dukungan dari Partai NasDem, Hanura, PPP, Golkar dan Partai Demokrat (PD). Keretakan partai koalisi ini terjadi dipicu figur bakal calon wakil gubernur yang akan diduetkan dengan Khofifah. Isu rebutan wakil ini menjadi bola panas.

Baca Juga: Paling Kuat di Koalisi Pro-Khofifah, PD Minta Jatah Cawagub

Berawal dari keinginan Partai Demokrat yang ngotot meminta jatah calon wakil dengan dalil parpol yang terbesar memiliki 13 kursi alias terbanyak.

"Kan ada fatsun politik. Suara terbanyak yang diberikan (cawagub)," kata Ketua DPD Partai Demokrat Soekarwo di Hotel Singgasana, Surabaya, Rabu (1/11/2017).

"Karena Demokrat 13 (kursi), jadi (cawagub pendamping Khofifah) itu harus dari Demokrat," jelasnya.

Bupati Trenggalek Emil Dardak dengan Soekarwo/Foto: Zaenal Effendi

Soekarwo juga menyampaikan bahwa calon wakil Khofifah nantinya harus menjadi anggota atau kader Partai Demokrat. Yang akan diusung harus memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat? "Yes", jawab Soekarwo.

Keinginan Soekarwo bak gayung bersambut. Ketua Harian DPD Partai Golkat Jawa Timur Freddy Poernomo mengamini.

Baca Juga: PD Minta Jatah Pendamping Khofifah, NasDem: Tak Boleh Kawin Paksa!

"Secara pribadi, saya mendukung pernyataan Pakde Karwo (Ketua Partai Demokrat Jatim Soekarwo) bahwa cawagubnya dari Demokrat," katanya.

Ia menilai Partai Demokrat yang memiliki 13 kursi meminta jatah wakil hal yang wajar. Ia membandingkan Golkar yang cuma 11 kursi.

"Menurut saya itu wajar-wajar saja, karena Demokrat memiliki 13 kursi. Sedangkan Golkar hanya 11 kursi," tambahnya.

Baca Juga: DPP Golkar Dukung Khofifah, Bagaimana Sikap Pengurus Jatim?

Namun Freddy memastikan bila belum ada pembicaraan dengan Partai Demokrat maupun partai pendukung lainnya untuk menentukan figur yang akan disandingkan dengan Khofifah.

Berbeda Golkar yang melunak dengan keinginan Soekarwo, Hanura yang hanya memiliki 2 kursi lantang menentang.

Ketua Hanura Jatim Kelana Aprilianto yang juga diajukan sebagai calon wagub Khofifah/Foto: Muhajir Arifin/detikcom

"Tidak bisa hari ini PD punya fatsun begitu dalam upaya pemenangan. Calon wakil yang diusung harus punya chemistry dengan calon gubernur dan disepakati bersama," tegas Wasekjen Pembinaan Wilayah Jawa 4 (Jatim) DPP Hanura, Yunianto 'Masteng' Wahyudi kepada detikcom, Rabu (1/11/2017).

Yunianto memperingatkan agar Demokrat yang baru mengumumkan dukungannya kepada Khofifah untuk tidak membuat kegaduhan.

"Kalau ada usulan dari PD tetapi figur tersebut kurang pas menurut analisa Bu Khofifah dan para kiai, tidak perlu lah PD bikin kegaduhan," kata Yunianto.

Sebaiknya Demokrat, kata Yunianto, mengikuti kesepakatan bersama dengan partai koalisi lainnya yang menyerahkan bacawagub kepada Khofifah yang telah membentuk Tim 17 berisi para kiai di Jatim.

Baca Juga: Hanura Keberatan Pendamping Khofifah Jadi Jatah Demokrat

Semua sudah menyerahkan nama-nama kepada Bu Khofifah dan tim 17, dan sedang fokus dimatangkan.

"Nama yang keluar dan jadi putusan yang sudah disetujui Bu Khofifah dan para kiai, InsyaAllah akan diusung dan dimenangkan partai koalisi," kata Yunianto.

Ia berharap Demokrat tidak memaksakan kehendaknya, apalagi bacawagub nanti yang disodorkan ke Khofifah harus menjadi kadernya dan berasal dari Mataraman. Itu tentu akan melukai perasaan partai koalisi.

"Kalau dipatok harus ber-KTA PD, ya yang jelas ber-KTA PD ya Pakdhe Karwo, atau Pakdhe saja yang jadi cawagubnya, kan memenuhi syarat, harus berasal dari Mataraman juga," kata Yunianto.

Baca Juga: PD: Bakal Cawagub Khofifah Diambil dari Kultur Mataraman

Partai NasDem juga teriak menolak keinginan yang terkesan mengintimidasi dari Partai Demokrat kepada Khofifah.

"Kalau mau kerja sama dan mendukung, nggak usah beralasan fatsun atau apa, nggak usah ada unsur paksaan atau intimidasi," kata Ketua Bappilu DPP Partai NasDem Effendi Choirie saat dihubungi detikcom, Rabu (1/11/2017).

Khofifah bersama Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni

Bagi NasDem, jumlah kursi partai pendukung Khofifah tanpa Demokrat sudah mencukupi untuk mencalonkan diri sesuai persyaratan yang ada, yaitu minimal 20 kursi di DPRD Jatim.

"Kalau Demokrat minta cawagub dengan alasan kursinya (13 kursi) lebih banyak, kan partai pengusung jika digabung jumlah kursinya lebih besar," ulas politisi yang akrab disapa Gus Choi ini.

Partai gabungan yang sudah merapat, kata Gus Choi, sepakat menyerahkan cawagub nantinya kepada Khofifah dan para ulama di Jatim.

"Khofifah akan mempertimbangkan hasil istikharah kiai atau suara langit yang diikuti hasil survei yang itu jadi ciri khas Jatim sebagai kota santri dan kota wali," jelas dia.

Sekali lagi, NasDem, yang tidak mengusulkan nama kadernya sebagai cawagub, menyerahkan kepada Khofifah karena dukungan NasDem tanpa mahar dan transaksi politik.

"Terserah Khofifah mau milih siapa, silakan pilih yang cocok nama yang sudah dipertimbangkan para kiai," katanya.

Ia berharap partai yang mendukung tidak memaksa Khofifah memilih nama cawagub yang bisa berpotensi tidak terjadinya keharmonisan di kemudian hari bila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.

"Tidak boleh kawin paksa! Jangan ada. Gubernur dan wakil gubernur harus cocok, serasi. Kami berpikir, berpendapat dari perjalanan, pengalaman tidak main paksa, hasilnya tidak bagus," jelas Gus Choi. (ugik/bdh)