.webp)
Timpora ini terdiri dari 70 kecamatan, dengan anggota sekitar 210 orang dari TNI, polri dan camat. Meliputi Kediri Kota-Kabupaten, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang. Selanjutnya mereka akan mengawasi keberadaan orang asing berkoordinasi dengan kantor Imigrasi Kediri.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Jatim, Susy Susilowati mengaku Timpora sangat penting keberadaannya terutama di kecamatan maupun desa. Sebab, dengan keberadaan Timpora di sekitar masyarakat dapat lebih dekat mendeteksi dan mengawasi keberadaan orang asing. Khususnya orang asing tanpa dilengkapi surat izin.
Bahkan, Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya daerah yang memiliki perda terkait Timpora, meskipun saat ini sedang dalam taraf harmonisasi di internal provinsi.
"Saat ini hanya Jawa Timur yang memiliki perda orang asing, meskipun dalam taraf harmonisasi. Ke depannya Kanwil Jatim akan melakukan marathon pengukuhan tim dan Oktober nanti seluruhnya akan dideklarasikan oleh menteri Hukum dan Ham bersama gubernur Jatim," kata Susy saat ditemui detikcom di salah satu hotel di Kediri usai pengukuhan Timpora, Jumat (15/9/2017).
Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Kediri Rakha Sukma Purnama mengaku 70 kecamatan yang menjadi anggota Timpora termasuk cukup besar di wilayah Jawa Timur. Untuk itu pihaknya berharap bisa memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi dari segala pihak, hingga kecamatan guna pengawasan orang asing.
"Cukup besar dan istimewa di wilayah Provinsi Jawa Timur. Untuk itulah kami mengharap bantuan dan koordinasi bagi seluruh pihak hingga kecamatan terkait orang asing ini," jelas Rakha.
Rakha merupakan kepala kantor baru yang menggantikan Tito Ardiansyah, yang kini dimutasi dan bertugas di Cirebon. Sebelumnya, Imigrasi Kediri telah membentuk tim pengawasan orang asing, namun dengan anggota forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). (fat/fat)
