DetikNews
Jumat 08 September 2017, 11:42 WIB

Sengketa Batas Gunung Kelud

MA Tolak Kasasi Pemkab Kediri, Pemkab Blitar Desak Tentukan Tapal Batas

Erliana Riady - detikNews
MA Tolak Kasasi Pemkab Kediri, Pemkab Blitar Desak Tentukan Tapal Batas Foto: Istimewa
Blitar - Sengketa batas wilayah Gunung Kelud antara Pemkab Kediri dengan Pemkab Blitar mulai ada titik terang. Ini setelah MA memutuskan menolak kasasi Pemkab Kediri atas gugatan SK Gubernur Jatim No 188/828/KPTS/013/2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jatim No 188/113/KPTS/013/2012 terkait Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri di wilayah Gunung Kelud.

Sekretaris Tim Mediasi Pemkab Blitar, Suhendro Winarso mengatakan, pihaknya menerima salinan putusan MA itu pada 18 April 2017 lalu.

"Sebenarnya putusan MA itu terbit pada tanggal 19 Desember 2016. Namun kami baru menerima salinannya pada 18 April 2017," jelasnya saat ditemui di kantornya Jalan Kanigoro, Jumat (8/9/2017).

Baca Juga: Gunung Kelud Disahkan Milik Kediri, Pemkab Blitar akan Gugat Gubernur Jatim

Dalam surat putusan No perkara: 402K/TUN/2016JO No: 35/B/2016/PT.TUN.SBY.JO No: 29/G/2015/PTUN.SBY tertulis bahwa MA mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Bupati Kediri tersebut; Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500 ribu.

Dengan adanya putusan MA tersebut, maka Pemkab Blitar telah berkirim surat ke Kemendagri untuk segera menentukan tapal batas Gunung Kelud tersebut.

"Dengan adanya putusan itu, secara politis Gunung Kelud kembali ke peta awal. Dan Bupati Blitar bertindak cepat dengan berkirim surat ke Kemendagri untuk mempertemukan Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri. Karena yang berwenang menentukan tapal batas itu Mendagri," jelasnya.

Baca Juga: Polda Jatim Turun Tangan Atasi 'Perebutan' Batas Wilayah Gunung Kelud

Hal senada juga diakui Ketua Tim Advokasi Pemkab Blitar, Suyanto saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut. "Kita tahu bersama, proses perselisihan ini sudah cukup panjang sejak tahun 2012, sampai saat ini belum menemukan kejelasan. Untuk itu kita minta Mendagri segera tentukan tapal batasnya," tegasnya.

Untuk menangani sengketa tersebut, Pemkab Blitar memang membentuk dua tim. Yakni tim mediasi dan tim advokasi. Adapun surat yang telah dikirimkan ke Kemendagri pekan lalu, merupakan surat permohonan dari tim mediasi yang dilampiri beberapa dokumen hasil putusan MA yang disimpan oleh tim advokasi. Surat ke Kemendagri tersebut Nomor : 100/518/409.05/2017 yang telah dikirimkan tanggal 39 Agustus 2017.

Sengketa tapal batas Gunung Kelud terjadi ketika Pemkab Kediri berpegang teguh pada keputusan Gubernur Jatim No 188/113/KPTS/013/2012. Padahal, surat tersebut tidak menetapkan batas wilayah Gunung Kelud untuk Kabupaten Kediri.

Pemprov Jatim sendiri berkali-kali mempertemukan tim dari kedua pemerintah daerah tersebut, namun selalu gagal. Bahkan pada pertemuan terakhir tahun lalu, tim dari Pemkab Kediri "Walk Out" dari ruang pertemuan.

Sengketa tersebut menyusul potensi alam dan wisata yang ada di Gunung Kelud yang berpotensi mendulang pemasukan kedua pemerintah daerah.
(fat/fat)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed