Gus Ipul dan Rieke 'Oneng' Dukung Revisi UU ASN

Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan anggota DPR RI Rieke 'Oneng' Diah Pitaloka mendukung revisi UUNo 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dukungan itu disampaikan di hadapan ratusan tenaga kontrak, honorer, PTT (pegawai tidak tetap), pegawai tetap non PNS.

"Saya memberi apresiasi semua pihak yang berjuang dengan cara baik dan konstitusional dan dilindungi oleh revisi undang-undang ini bisa segera dibahas oleh wakil rakya di DPR," kata Saifullah Yusuf di sela Sosialisasi dan Konsolidasi tentang Revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Gedung Juang 45 Surabaya, Minggu (14/5/2017).

Wagub Jatim yang akrab disapa Gus Ipul mengaku dukungan revisi UU tentang ASN, yang menjadikan PTT, tenaga kontrak, honorer, pegawai tetap non PNS (seperti perawat, bidan, penyuluh kesehatan, pertanian, perkebunan, GTT) maupun tenaga non pemerintah lainnya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sangatlah penting segera dibahas oleh wakil pemerintah di DPR RI.

Sebagai bentuk dukungan terhadap revisi UU ASN, wagub menandatangani surat dukungan pengangkatan PTT, honorer, tenaga kontrak hingga pegawai tetap non PNS untuk diangkat menjadi PNS melalui revisi UU ASN.

Salah satu point dari surat dukungan tersebut yakni, memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah dan DPR RI, agar membahas dan menyelesaikan revisi UU ASN yang berkeadilan.

Surat dukungan itu akan dikirimkan ke Presiden RI dan ditembuskan langsung kepada Wapres RI, Ketua DPR RI, Menpan RB, Menkopolhukam, Mensesneg dan Menteri Keuangan.

"Pemerintah ingin memberikan kesejahteraan pada masyarakat melalui berbagai cara. Salah satunya memberi kesempatan agar dapat meningkat statusnya menjadi PNS," terangnya.

Sementara anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, revisi ini adalah momen penting untuk memberi kesempatan dan kesejahteraan kepada pegawai honorer, tenaga kontrak, tenaga tetap non PNS di seluruh pemerintahan di Indonesia, untuk segera diangkat menjadi PNS.

"Pegawai ASN non pemerintah ini adalah mereka yang berada di garis terdepan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat," ujar Rieke.

Politisi dari PDIP ini menambahkan, tidak ada generasi muda dan anak-anak bisa pintar jika tidak ada guru-guru yang kekurangan penghasilannya di daerah.

"Mana bisa negara kita berdaulat pangan, jika kita kekurangan PNS penyuluh di bidang pangan. Mari kita berjuang bersama-sama, agar forum dan aspirasi ini bisa segera dibahas oleh pemerintah dan DPR RI," jelasnya. (roi/fat)