detikNews
Sabtu 11 Februari 2017, 19:32 WIB

KIPP Ungkap Dugaan Politik Uang pada Pilkada Kota Batu

M Aminudin, Imam Wahyudiyanta - detikNews
KIPP Ungkap Dugaan Politik Uang pada Pilkada Kota Batu Barang Bukti dugaan politik uang/Foto: KIPP Jatim
Kota Batu - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menemukan indikasi pelanggaran pada masa kampanye di Kota Batu. KIPP melaporkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko dalam dugaan melakukan politik uang untuk pemenangan istrinya, Dewanti, yang maju sebagai calon wali kota dalam Pilkada Kota Batu.

"Kami menemukan indikasi pelanggaran kampanye yang kami peroleh dari pelaporan masyarakat. Indikasi itu dilakukan oleh Wali Kota Batu Eddy Rumpoko," jelas Ketua KIPP Jatim Novli Bernado Thyssen kepada wartawan di kantornya, Jalan Bratang Gede Va, Sabatu (11/2/2017).

Modusnya, kata Novli, Eddy memobilisasi aparatur desa untuk mengadakan forum pertemuan warga dengan indikasi tujuan politis mengajak warga untuk memilih pasangan calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Batu nomor urut 2 yakni Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso.

Baca Juga: Pilkada Kota Batu 15 Februari, KPUD Berharap Tidak Hujan

Dalam forum temu warga itu, kata Novli, terjadi politik uang. Ia memaparkan jika setiap warga yang hadir diberi uang Rp 100 ribu dan juga mukena serta sarung dengan ajakan untuk memilih pasangan urut nomor dua.
KIPP memamerkan surat bukti pelaporan ke Panwas Kota BatuKIPP memamerkan surat bukti pelaporan ke Panwas Kota Batu Foto: Imam Wahyudianta

"Materi yang diberikan adalah mukena, sarung, dan uang sejumlah Rp 100 ribu. Jumlah warga yang diberi ada ratusan," kata Novli di hadapan wartawan

Tidak hanya di satu lokasi, temu warga itu dilakukan di enam desa berbeda yakni Desa Giripurno, Ndurek, Lajar, Ngujung, Cembo, dan Binangun. Kegiatan itu, kata Novli, dilakukan selama sebulan terakhir.

Novli menegaskan bahwa tindakan Eddy Rumpoko yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota dengan memobilisasi aparatur desa untuk menggerakkan warga merupaan tindakan yang terstruktur dan masif untuk kepentingan politik pemenangan pasangan urut nomor 2.

Baca Juga: ER Ingin Pilkada Batu yang Aman dan Nyaman Bisa Dicontoh Kota Lain

"Tentu saja yang dilakukan itu bertentangan dengan undang-undang mengingat kegiatan itu bukan kegiatan resmi wali kota, melainkan kegiatan untuk kepentingan pemenangan cawali dan cawawali nomor urut 2," lanjut Novli.

Untuk dugaan politik uang yakni pemberian uang RP 100 ribu serta mukena dan sarung ke warga, menurut Novli, sudah melanggar pidana pemilu yang diatur dalam pasal 187a UU Nomor 10 Tahun 2016.
Barang bukti dugaan pembagian mukena/KIPPBarang bukti dugaan pembagian mukena/Foto: KIPP Jatim

Berdasarkan temuan itu KIPP Jatim sudah melapor ke Panwaslu Kota Batu. "Kami meminta panwaslu selaku lembaga pengawas pemilu untuk segera menindaklanjuti hasil temuan kami dan memprosesnya lebih lanjut," tandas Novli.

Katua Panwaslu Kota Batu Salma Safitri mengaku sudah mendapat laporan dari KIPP Jatim. Indikasi pelanggaran itu dilaporkan pada 10 Februari 2017.

"Kejadiannya tanggal 6 Februari 2017. Dilaporkan tanggal 10 Februari 2017. Itu sudah benar karena dilaporkan tidak lebih dari 7 hari setelah kejadian," ujar Salma yang dikonfirmasi detikcom, Sabtu (11/2/2017).

Salma mengatakan, Panwaslu sudah menerima laporan itu dan sudah diterbitkan tanda bukti penerimaan laporan. Dan laporan itu sudah ditindaklanjuti panwaslu dengan memanggil pihak-pihak yang ada dalam laporan.

Mereka yang dipanggil dan sudah diklarifikasi antara lain Kepala Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji; Ketua Tim Penggerak PKK Giripurno serta dan kepala dusun. Hasil dari klarifikasi tersebut akan dibahas di sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Apakah Eddy Rumpoko akan dipanggil? "Tergantung hasil pembahasan di Gakkumdu. Apakah masih diperlukan keterangan dari yang bersangkutan atau tidak," kata Salma.

Salma mengaku akan bekerja secara cepat dan profesional karena penyelesaian laporan indikasi pelanggaran tidak boleh lebih dari lima hari. "Maksimal lima hari setelah dilaporkan," lanjut Salma.

Selain laporan tentang dugaan politik uang, Salma mengaku juga mendapat laporan dari Yayasan Alap-Alap yakni dugaan tidak netralnya Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Kepegawaian.

"Kalau kasus itu penyelesaiannya besok," tandas Salma.

Wali Kota Eddy Rumpoko belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon, tidak menjawab. Demikian pula, pesan pendek yang dikirim juga tidak mendapatkan respon hingga Pukul 18.30 Wib.
(iwd/ugik)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed