Ini Jawaban Pj Bupati Banyuwangi Terkait Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Banyuwangi - Di tengah gempuran kritik dan sorotan dari pihak DPRD Banyuwangi, sejumlah pejabat eksekutif tingkat eselon II di lingkungan Pemkab tetap tidak gentar melakukan agenda kunjungan kerja ke luar negeri (LN).

Rombongan penjabat penting di jajaran Pemkab diketahui dalam 2 bulan terakhir seringkali melakukan perjalanan dinas ke LN seperti ke beberapa negara di Benua Eropa dan Jepang.

Lalu, apakah perjalanan dinas LN para penjabat ini telah sesuai prosedur? Dan diambil dari manakah anggaran perjalanan para penjabat eksekutif di kalangan Pemkab Banyuwangi tersebut?

Pj Bupati Banyuwangi, Zarkasi menyebutkan jika gelombang rombongan penjabat yang lakukan perjalanan ini ada yang statusnya cuti dan laksanakan dinas LN. Seperti undangan penganugerahan nominator inovasi kebijakan public tentang tata kelola pariwisata dari United Nation world Tourism Organization (UN WTO) di Madrid.

Sebanyak 4 penjabat eselon II yang mewakili Banyuwangi tersebut diundang hadir dalam kegiatan pada (18/1) lalu dan dibiayai dari dana APBN.

Sementara perjalanan dinas LN ke Jepang yang dikerjakan beberapa penjabat Banyuwangi, seperti Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Slamet Kariyono, bersama empat pejabat yang mendampingi. Antara lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Wawan Yadmadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR), Mujiono. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sulihtiyono, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Widji Lestariono, dan Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Budi Santoso, juga ikut serta dalam rombongan ke Jepang untuk menghadiri studi banding penyelenggaraan International Tour de Asian Cycling Championship 2016 tersebut.

Zarkasi meyakinkan jika secara prosedural perjalanan dinas LN yang mereka lakukan telah sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

"Saya hanya memberi rekom ijin kepada Gubernur. Dan ini sudah dipastikan sesuai dan sudah ada ijin dari saya selaku PJ Bupati, lalu diijinkan pula oleh Gubernur, Mendagri dan Menlu. Sudah semua," jelas Zarkasi ketika ditemui detikcom usai Rapat Paripurna di DPRD Banyuwangi, Rabu (27/1/2016).

Terkait ketidak hadiran Sekkab Banyuwangi, Slamet Karyono dalam klarifikasi yang dilayangkan oleh anggota Dewan Banyuwangi, Zarkasi menyatakan jika saat ini ia masih dalam tugas dinas LN di Jepang. Dan pihaknya berjanji akan menyusun waktu sesegera mungkin bersama penjabat eksekutif dan legislatif untuk menyusun jadwal pertemuan bersama.

"Sekda hari ini masih di Jepang, hari ini terakhir. Secepatnya kami akan susun jadwal bersama untuk pertemuan antara legislatif dan eksekutif. Saya pribadi tidak mengapa dengan adanya panggilan klarifikasi dari Dewan, inilah fungsi kontrol," pungkasnya.

Meski sorotan pada perjalanan LN para eksekutif Pemkab Banyuwangi berbunyi cukup nyaring, pihak DPRD Banyuwangi menenegaskan jika pihaknya sangat mengapresiasi penghargaan bergengsi yang di anugerahkan bagi Banyuwangi tersebut. Terlebih lagi penganugerahan ini juga sempat dihadiri oleh Bupati terpilih Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang statusnya telah purna tugas sejak Oktobee 2015 lalu. Namun pemanggilan yang dilakukan tersebut ditegaskan oleh I Made Cahyana Negara, pimpinan DPRD Banyuwangi sebagai bentuk kontrol dewan dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Menurutnya pemanggilan klarifikasi terkait perjalanan kerja LN ini ialah akumulasi dari serangkaian agenda kunjungan kerja LN yang dikerjakan penjabat eksekutif di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

"Tentang kehadiran Abdullah Azwar Anas di Madrid itu adalah sebuah bentuk penghargaan dan apresiasi tertinggi yang beliau kerjakan untuk Banyuwangi. Ini juga bagian kerja kerasnya. Kita sangat apresiasi kinerja eksekutif, mendapat penghargaan pariwisata dari PBB, tapi pemanggilan yang kita lakukan adalah akumulasi mereka keluar negeri. Apalagi kita tahu, kayak pak kadir kepala perijinan, ikut hadir ke Spanyol kemarin, padahal tidak ada kaitan sama tugasnya" pungkas Made.

(fat/fat)