DPRD Banyuwangi Pertanyakan Perjalanan Dinas Luar Negeri Penjabat Eselon II

Banyuwangi - DPRD Banyuwangi pertanyakan kunjungan kerja (kunker) pejabat eksekutif tingkat eselon II di lingkungan pemkab. Perjalanan dinas para eselon tingkat II itu disoal lantaran agenda kunker terjadi berturut turut selama 2 bulan terakhir dan dianggap mengganggu kinerja di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

"Awal tahun seharusnya kita sudah mulai penyerapan anggaran untuk belanja kegiatan dinas di tahun 2016. Ini perintah Jokowi lho harus segera di realisasikan pada bulan pertama. Ini kok malah sering ditinggal tinggal ke Luar Negeri," kata Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara pada detikcom, Rabu (27/1/2016).

Dewan selaku lembaga pengawas kinerja pemerintah melalui komisi III yang membidangi anggaran, kata Made sudah melayangkan undangan klarifikasi ke Sekda Slamet Karyono pada Senin (25/1) lalu. Namun penjabat terkait berhalangan memenuhi panggilan siang ini karena sedang kunker ke luar negeri.

Menurut Made, anggota dewan ingin mengetahui tujuan dan manfaat para penjabat tersebut keluar negeri. Seperti rangkaian jadwal perjalanan dinas luar negeri, pertanggung jawaban anggaran yang digunakan dan korelasi penjabat yang ikut kunker dengan kapasitas jabatan.

"Tujuan pemanggilan yang dilakukan untuk mengetahui apa manfaat dan tujuan mereka keluar negeri itu. Dua bulan berturut turut keluar negeri dan ini sangat berdampak pada proses pelayanan publik. Ada itu yang tidak punya kapasitas berangkat tapi kok ikut aja kalau ada kunjungan luar negeri," beber ketua DPC PDI Perjuangan ini.

Diakui Made, pemanggilan yang dilakukan pihaknya tidak berkaitan dengan kunjungan kerja sejumlah pejabat ke Spanyol dalam acara penganugerahan nominator inovasi kebijakan public tentang tata kelola pariwisata dari United Nation world Tourism Organization (UN WTO) pada (18/1) lalu. Pihaknya tetap mengapresiasi penghargaan bergengsi yang di anugerahkan bagi Banyuwangi tersebut. Namun pemanggilan yang dilakukan sebagai bentuk kontrol dewan dalam mengawasi kinerja pemerintahan.

"Kita apresiasi kinerja eksekutif, mendapat penghargaan pariwisata dari PBB, tapi pemanggilan yang kita lakukan adalah akumulasi mereka keluar negeri. Apalagi kita tahu, kayak pak kadir kepala perijinan, ikut hadir ke Spanyol kemarin, padahal tidak ada kaitan sama tugasnya" pungkas Made.

Data yang detikcom himpun menyebutkan, beberapa eselon II yang berangkat ke agenda UN WTO adalah Asisten Pemerintahan Choirul Ustadi, Kepala Dinas Pariwisata MY Bramuda, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Abdul Kadir, Kepala Dinas Pendidikan Sulihtiyono serta Kepala PU BMCKTR Mujiono.

Sedangkan sebelumnya pada bulan Desember tahun 2015 lalu sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Banyuwangi  juga dikabarkan lakukan plesir keluar negeri dalam rangka mengisi masa cutinya. Diantaranya, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Choirul Ustadi, Kepala Dinas Pendidikan Sulihtiyono, Kepala Dinas PU Pengairan Guntur Priambodo, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Arief Setiawan, Kepala Dinas PU Binamarga Mujiono, Kepala Badan Lingkungan Hidup Husnul Chotimah, Sekretaris DPRD Banyuwangi Peni Handayani dan Kepala Bagian Organisasi Budi Santoso.

Lalu pekan ini rombongan pejabat yang dipimpin Sekda Slamet Karyono sedang lakukan kunjungan kerja ke Jepang. Mereka antara lain, Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Wawan Yadmadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR), Mujiono. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sulihtiyono, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Widji Lestariono dan Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkab Banyuwangi Budi Santoso.

Kunjungan kerja luar negeri mereka ini untuk menghadiri penyelenggaraan Asian Cycling Championship 2016 tersebut. tersebut berkunjung ke negeri Matahari Terbit untuk melakukan studi banding penyelenggaraan International Tour de Banyuwangi Ijen (ITdBI) 2016. (fat/fat)