Tingkatkan Layanan Pertanahan, Menteri Ferry Buka Layanan Akhir Pekan

Tingkatkan Layanan Pertanahan, Menteri Ferry Buka Layanan Akhir Pekan

Zaenal Effendi, Rois Jajeli - detikNews
Minggu, 10 Jan 2016 17:23 WIB
Ferry Mursyidan Baldan (Foto: Rois Jajeli/detikcom)
Surabaya - Pengurusan sertifikat tanah sekarang tidak hanya dilakukan pada hari dan jam kerja. Kementerian Agraria dan Tata Ruang membuka layanan pengurusan permohonan sertifikat tanah pada akhir pekan atau hari libur.

Seperti terlihat di car free day Jalan Tunjungan yang dimanfaatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melayani masyarakat yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi tanah, Minggu (10/1/2016).

Pelayanan akhir pekan ini sendiri diikuti serentak 9 BPN di Jawa Timur dengan menggunakan 9 mobil pelayanan yang diberi nama 'LARASATI' atau Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah.

Layanan akhir pekan ini dipantau langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan. Ia mengapresiasi kegiatan yang digagas kementeriannya.

"Saya sangat senang melihat respons positif masyarakat pemohon dan petugas yang bertugas. Semoga layanan ini bisa membantu," katanya di sela-sela tinjauannya di salah satu mobil layanan.

Menurut Ferry, selain layanan akhir pekan, pihaknya juga menyediakan layanan antar sertifikat ke rumah pemohon jika sudah jadi. Tidak hanya permohonan sertifikat tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran dengan ketentuan pemohon datang sendiri tanpa memberikan kuasa. "Semuanya gratis," imbuh Ferry.

Sementara Yulius salah satu pemohon mengaku layanan akhir pekan sangat membantu khususnya bagi para pekerja yang tiap hari kerja sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengurus. "Dengan begini kan bisa lebih cepat dan terhindar dari pungutan liar," ujar Yulius yang mengurus permohonan sertifikat tanah keluarganya.

Pengurusan Sertifikat Tanah Cepat

Ferry menambahkan, berbagai terobosan pelayanan memang terus dilakukan jajarannya. Salah satunya, kemudahan mengurus sertifikat tanah yang cepat.

"Kalau sampai tahunan, itu lalu (dulu). Sekarang kita ajak masyarakat untuk melengkapi berkas-berkasnya. Dan ketika datang (ke kantor BPN) sudah tahu oh ini jenis peningkatan hak atau jenis pemecahan sertifikat, atau jual beli," kata Ferry. Ia mengatakan, masyarakat bisa mengetahui persyaratannya, biaya hingga jangka waktu penyelesaiannya dari pegawai BPN.

"Ketika ada berkas yang mau dimasukkan, pertama dicek kelengkapannya. Jadi tidak kita biarkan ketika ada kekurangan berkas," ujarnya. Menurutnya selama ini terjadi (pengurusan) sampai tahunan, karena berkas yang tidak lengkap dimasukkan. Kemudian tidak diproses dan yang bersangkutan pun tidak datang-datang.

"Sekarang tidak. Kita minta ada nomor kontaknya (telepon) untuk bisa diberitahu. Ini komitmen lembaga bukan orang per orang," terangnya. Ferry mencontohkan program peningkatan pelayanan seperti layanan 70-70 mencakup 7 jenis pelayanan keagrarian, yang antara lain diselesaikan dalam tempo 70 menit, 70 jam dan 70 hari.

Masing-masing layanan tersebut yakni, pengecekan sertifikat, jual beli, hak tanggungan, pemecahan dan pendaftaran pertama.

"Misal program 7 hari. Maka kita bangun sebuah tradisi atau budaya dalam pelayanan. Ketika sampai hari keenam belum selesai, kita akan memberitahu dan ada penjelasan bahwa masih ada penambahan dua hari," jelasnya.

Rencana ke depan, pihaknya akan terus mengembangkan kemudahan-kemudahan pelayanan, termasuk menggunakan sistem online.

"Mereka bisa mengecek semua persyaratan dan informasi melalui online. Ketika mereka datang ke kantor BPN, mereka tinggal melakukan tanda tangan, karena seluruh persyaratannya sudah diberikan ke kami," tandasnya. (ze/hri)
Berita Terkait