.webp)
Catatan detikcom, PDIP pada Pemilu Legislatif 2014 memperoleh 7 kursi atau 14 Persen suara. Pada Pilkada yang digelar Desember 2015, PDIP justru mendukung pasangan Mustofa Kamal Pasa (MKP) dan Pungkasiadi alias Ipung yang sebelumnya sudah diusung oleh Partai NasDem dan Partai Demokrat.
Berlabuhnya PDIP, membuat koalisi yang dibangun Partai NasDem di Mojokerto dengan perolehan 4 kursi serta Demokrat meraih 6 kursi semakin kuat. Hitungan di atas kertas mereka akan menang.
Padahal sebelumnya, nama Sekretaris DPC PDIP Mojokerto Ismail Pribadi sempat digadang-gadang menjadi pendamping MKP.
Nada kekecewaan di akar rumput pun sempat muncul ketika DPP PDIP merekomendasikan untuk mendukung MKP-Ipung. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kabupaten mojokerto Ngatimun Almunandar, salah satunya.
"Kami sangat kecewa karena partai kami partai pemenangan kenapa justru tidak bisa mengusung kadernya sebagai calon wakil bupati Mojokerto. Yang jelas pengurus kami dari anak ranting, ranting, PAC, hingga DPC sangat kecewa sekali," ungkap Ngatimun usai rapat kerja cabang khusus di Gedung Korpri, Minggu (26/7/2015).
Ngatimun menjelaskan, pada proses pengajuan rekomendasi ke DPP PDIP beberapa waktu lalu, nama Ismail Pribadi diharapkan bisa direkomendasikan sebagai calon wakil bupati Mojokerto. Ismail yang kini menjabat Ketua DPRD Mojokerto itu bakal maju menjadi wakil dari bakal calon bupati incumbent MKP yang saat ini menjabat Bupati Mojokerto.
Sayangnya saat dipanggil DPP PDIP untuk menjalani fit and proper test beberapa waktu lalu, Ismail Justru mengundurkan diri.
"Awalnya hasil rapat DPC, Ismail diputuskan untuk mencalonkan Mojokerto 2 (wakil bupati). Namun, detik-detik terakhir dipanggil DPP Ismail mengundurkan diri. Saya kurang jelas alasan beliau. Semestinya sebagai kader partai harus siap. Adanya intervensi pihak lain saya kurang tahu," tandasnya.
Menanggapi kekecawaan itu, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri untari berdalih mundurnya kader partai dari bursa bakal calon bupati dan wakil bupati menyusul adanya keputusan Mahmakah Konstitusi yang mengharuskan anggota dewan mengundurkan diri apabila ingin maju dalam Pilkada serentak.
Hal itu membuat kader PDIP yang belum genap setahun duduk di kursi dewan berfikir ulang untuk melepas jabatan yang susah payah mereka raih dalam Pileg 2014 lalu. Mereka khawatir kehilangan jabatan apabila gagal terpilih dalam Pilkada.
"Pilkada ini kan orang mencalonkan tidak bisa dipaksa. Oleh karena itu banyak kawan-kawan kader yang mundur, ada sekitar 81 daerah kemudian kita maklumi," ungkapnya usai menyerahkan SK Rekomendasi kepada bakal pasangan calon MKP-Ipung.
Untari membantah kabar yang menyebutkan MKP telah memberi mahar kepada DPC PDIP agar bisa memilih sendiri pasangannya. Meski pasangan MKP-Ipung bukan kader partainya, menurut Untari kedua orang itu bersedia menjadi anggota PDIP dan akan loyal terhadap partai.
"Sekali lagi saya katakan di PDIP tidak ada mahar, di 19 kabupaten/kota tidak ada mahar. Tatap mata saya apabila saya berbohong. Salah satu kendalanya ya keputusan MK itu, bukan takut namun berfikir logis," tegasnya.
Di Kota Surabaya, PDIP yang sebagai partai pemenang mengusung pasangan sendiri, yaitu Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Risma juga telah resmi menjadi anggota PDIP. (ugik/ugik)
