Atap Dua SDN di Malang Ambruk

Atap Dua SDN di Malang Ambruk

- detikNews
Senin, 12 Des 2011 15:13 WIB
Atap Dua SDN di Malang Ambruk
Malang - Dua SDN di Malang atap-atapnya ambruk karena tak tersentuh bantuan perbaikan. Dua sekolah itu adalah SDN Sumbermanjing Wetan 03 dan SDN Rembun 02. Kondisi bangunannya sangat mengkhawatirkan.

Menurut Kepala Sekolah SDN II Rembun Nunik Sunarmi mengatakan, kondisi bangunan di sekolahnya ini telah terjadi cukup lama dan tak pernah tersentuh perhatian. Padahal Dana Alokasi Khusus (DAK) di Tahun 2011 memiliki dana cukup besar.

"Kami tak pernah dapatkan bantuan, sehingga kesulitan untuk memperbaikinya," ujar Nunik ditemui wartawan di lokasi, Senin (12/12/2011).

Padahal, lanjut Nunik, pengajuan mendapatkan suntikan dana itu berulangkali dilakukan, namun respon dinas pendidikan tak seperti harapan. Ia menerangkan, sekolah dipimpinnya didirikan sejak tahun 1956 untuk melakukan rehab bergantung pada swadaya masyarakat.

"Kita seperti dianaktirikan," tegas perempuan menjabat kasek selama 11 tahun ini.

Ia membeberkan, kerusakan bangunan di sekolahnya sebagian besar terjadi pada bagian atap melihat usia bangunan. "Pertanyaannya mengapa kami belum juga mendapatkan bantuan, tujuannya siswa yang belajar aman," keluh Nunik.

Selain seringkali mendapat kritikan dari wali murid, proses belajar mengajar juga dilakukan secara bergilir dari 174 siswa yang bersekolah.

"Kami gilir pagi dan siang, karena ruang kelas yang minim," beber Nunik.

Pemandangan sama juga terlihat di SDN Sumbermanjing Wetan 03, bagian atap dari tiga ruang kelas ambruk hingga harus mengosongkannya dari kegiatan belajar.

Melihat kondisi di SDN II Rembun, DPRD Kabupaten Malang angkat bicara, mereka memandang pemerintah daerah belum mengakomodir seluruh fasilitas pendidikan demi kemajuan anak bangsa.

"Kemana DAK dengan jumlah begitu besar, hingga sekolah itu tak terpikirkan," ujar anggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang Abdulrachman terpisah.

Adanya temuan itu, kata dia, menjadi bahan evaluasi Komisi D dalam penyaluran DAK oleh dinas pendidikan, karena dipandang tidak mengedepankan pemerataan. "Ini sebagai bahan evaluasi kami," aku politisi dari Fraksi PKB ini.

(fat/fat)
Berita Terkait