.webp)
Aksi yang dimulai dari sekretariat Jamal di Jl Andansari ini kemudian dilanjutkan
dengan aksi longmarch ke lokasi pembangunan gedung di Jl Basuki Rahmat Lamongan.
Selain menggelar orasi di sepanjang jalan menuju lokasi pembangunan gedung baru,
massa juga melakukan aksi peduli dengan mengumpulkan tanda tangan penolakan terhadap pembangunan gedung baru DPRD Lamongan tersebut.
Usai berorasi, massa juga melakukan penyegelan terhadap lokasi pembangunan gedung baru tersebut. Massa beralasan, pembangunan gedung baru tersebut mencederai hati masyarakat. Pasalnya, pembangunan gedung baru tersebut juga menggunakan DAU dan APBN yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Salah seorang korlap aksi, Nursalim mengatakan, pembangunan gedung baru yang menelan dana Rp 29,5 M tersebut menggunakan dana APBN sebesar Rp 24,5 M, dan Rp 5 M dari DAU. Padahal, kata Nursalim, dana APBN sebesar Rp 24,5 M seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktrur sarana dan prasarana pemerintah daerah yang masih ambradul.
"Kenapa tidak untuk membangun jalan yang banyak yang rusak yang manfaatnya bisa
dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Nursalim.
Sementara, penggunaan DAU sebesar Rp 5 M untuk pembangunan gedung baru DPRD Lamongan, lanjut Nursalim, sama halnya dengan perampasan hak rakyat. Pasalnya, DAU itu untuk kepentingan masyarakat secara langsung.
"Pemilihan tempat juga tidak memperhatikan tata ruang pembangunan dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat karena sangat mengganggu lalu lintas perekonomian masyarakat sekitar," tandasnya.
Usai melakukan penyegelan terhadap lokasi pembangunan gedung DPRD Lamongan, massa kemudian melanjutkan aksinya dengan mendatangi kantor DPRD Lamongan untuk menyampaikan aspirasinya.
(bdh/bdh)
