.webp)
Aksi yang digelar massa ini berbeda dari biasanya. Mereka tidak membentangkan poster atau orasi melainkan diam dan duduk-duduk di Kantor Adminsitrasi PG Pesantren Baru. Aksi ini sebagai bentuk protes tidak dibayarkan kompensasi dampak limbah selama 3 tahun terakhir.
"Saya ingat betul, terakhir diberi tahun 2006 yang lalu. Itupun nilainya hanya 50 ribu, padahal tahun-tahun sebelumnya 100 ribu ditambah 5 kilo gula," ungkap Kartoningrum (36), salah seorang peserta aksi sambil menggendong bayinya, Selasa (20/10/2009).
Dampak limbah yang dirasakan warga, diakui tidak hanya dari aroma tidak sedap atas limbah cair yang dihasilkan PG Pesantren Baru. Limbah udara dan suara dianggap tak kalah meresahkan warga.
"Sampeyan kalau main ke rumah saya, ketok pintu kalau tidak digedor mungkin saya tidak dengar. Terus asap dan debu, rumah sehari disapu lima kali tetap saja kotor, belum lagi jemuran yang pasti juga ikut kotor kalau diletakkan di luar rumah," jelas Kartoningrum.
Sedangkan demo yang melibatkan anak-anak ini diakui sebagai cara mengetuk hati Manajemen PG Pesantren Baru agar membayarkan kompensasi.
Sementara 8 perwakilan pendemo diizinkan masuk melakukan negosiasi. Hasilnya, Manajemen PG Pesantren Baru mengaku tidak bisa memenuhi tuntutan warga dengan alasan terbentur birokrasi. Sebagai anak perusahaan dari BUMN, PG Pesantren Baru mengaku harus mematuhi Good Corporate Government (GCG) untuk bisa menjadikan perusahaan sehat tanpa adanya korupsi.
"Perlu diketahui keberadaan kami di sini merupakan BUMN yang tentunya tidak dapat dengan semena-mena mengeluarkan anggaran yang tidak terperinci sebelumnya. Semua alokasi dana operasional yang kami gunakan tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan dan kompensasi tidak tercatat di dalamnya," papar Kepala Hak dan Umum PG Pesantren Baru Gunarto, dalam keterangan persnya kepada wartawan.
Sebagai gantinya, Manajemen PG Pesantren Baru mengaku akan menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) ke masyarakat. Diantaranya bentuk bantuan pengaspalan jalan desa, pembuatan WC umum dan pemberian bantuan modal kerja bagi yang sebelumnya telah mengajukan proposal permohonan.
"Mungkin tidak sebatas CSR, karena sekarang juga kami gagas bantuan lainnya. Diantaranya akses berobat seluas-luasnya bagi masyarakat ke poliklinik kami dan bantuan pengembangan usaha masyarakat seperi budidaya ikan hias dan lain sebagainya," ungkapnya.
Menyikapi jawaban itu massa mengaku belum sepenuhnya puas. Bahkan massa mengancam melakukan demo lebih besar. "Kami susun dulu rencana baru, kalau perlu kami tutup pabrik di timur itu," tegas Heru, koordinator aksi warga saat meninggalkan lokasi PG Pesantren.
(fat/fat)
