PeduliLindungi Dikeluhkan Sering Error, Ini Penjelasan KSP

Dinda Leolisty - detikNews
Rabu, 05 Jan 2022 19:44 WIB
Pemerintah menegaskan keharusan menerapkan aplikasi PeduliLindungi pada seluruh fasilitas publik, termasuk mal. Jika diabaikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.
Ilustrasi (Foto: Rengga Sencaya/detikcom)
Kendal -

Keterbatasan akses internet di daerah masih menjadi kendala utama dalam penerapan aplikasi PeduliLindungi. Selain itu, menurut Bupati Kendal Dico Ganinduto menyebut aplikasi tersebut sering error. Atas keluhan itu, tenaga ahli KSP (Kantor Staf Presiden) memberikan tanggapan.

"Kesulitannya terkait pengecekan. Untuk memastikan kesehatan pengunjung di suatu lokasi, seharusnya semua orang diwajibkan memakai PeduliLindungi. Namun, karena ini sesuatu yang baru, aplikasi ini juga masih sering error," kata Bupati Dico saat bertemu dengan tim tenaga ahli KSP (Kantor Staf Presiden) di Kantor Bupati Kendal, Jawa Tengah, Rabu (5/1/2022).

Meski demikian, Dico menyatakan aplikasi PeduliLindungi telah banyak membantu Pemerintah dalam mengidentifikasi dan mendeteksi masyarakat melalui lacak data lokasi dan informasi secara digital. Berkat informasi lokasi pengguna yang dibagikan saat bepergian, pemerintah jadi lebih mudah dalam mengawasi dan mendeteksi pergerakan orang yang terpapar COVID-19 selama 14 hari ke belakang.

"Yang perlu ditingkatkan juga adalah ketegasannya. Ketegasannya harus kompak. Kalau ada tempat umum yang ketahuan tidak memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi, maka tempat tersebut harus ditutup," ujar Dico.

Berdasarkan pantauan dari tim tenaga ahli KSP yang menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi upaya penanganan COVID-19 di beberapa kota dan kabupaten, penggunaan aplikasi PeduliLindungi di daerah memang belum optimal.

Namun, KSP memastikan pemerintah juga terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan aplikasi PeduliLindungi.

"Walaupun begitu, masyarakat diharapkan tetap disiplin menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini bukan hanya mencegah orang yang positif (COVID-19) berkeliaran, tapi juga memudahkan pemerintah menginformasikan warga yang mungkin tidak sadar pernah berdekatan dengan orang yang positif," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Abraham Wirotomo, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom.

(dil/mbr)