Difabel Baihaqi Menang Kasasi soal Seleksi CPNS Pemprov, Ganjar: Ikut Putusan

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rabu, 22 Des 2021 19:17 WIB
Ilustrasi Tes CPNS
Foto: Ilustrasi/Luthfy Syahban
Semarang -

Baihaqi, seorang difabel tunanetra mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait tidak lolosnya dia di seleksi CPNS 2019 Provinsi Jateng meski nilainya tinggi. Kasasi itu dikabulkan dan ia meminta surat ketidaklolosan dirinya dicabut.

Kasasi itu dilakukan karena adanya dugaan diskriminasi dengan kondisi tuna netranya. Bersama LBH Semarang, Baihaqi mengajukan kasasi ke MA setelah upaya ke PTUN Semarang maupun PTTUN Surabaya ditolak.

"Kemenangan ini menunjukkan bahwa praktik diskriminasi dalam seleksi CPNS 2019 terhadap Baihaqi sebagai difabel terbukti adanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Sekda Provinsi Jawa Tengah tidak profesional dan cacat prosedur dalam pelaksanaan CPNS 2019. Melalui putusan ini, Provinsi Jawa Tengah sudah seharusnya segera melaksanakan putusan dan melakukan evaluasi agar reformasi birokrasi terlaksana baik," kata Baihaqi dalam keterangannya, Rabu (22/12/2021).

Ia menjelaskan dengan dimenangkannya putusan kasasi itu membuktikan putusan pada tingkat pertama maupun tingkat banding adalah salah, yakni di PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya yang menolak gugatan Baihaqi dengan alasan pengajuan telah melewati jangka waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam UU 5/1986 tentang PTUN.

"Padahal, dalam Perma 6/2018 tersurat dengan jelas bahwa jangka waktu 90 hari tersebut dihitung sejak upaya administrasi dilakukan dan berdasarkan hitungan hari kerja bukan kalender," ujarnya.

"Dengan alasan ini, majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding sama sekali tidak menyentuh substansi gugatan," imbuhnya.

Dengan keputusan itu, maka LBH Semarang dan Baihaqi menuntut Pemprov Jateng untuk segera melaksanakan putusan kasasi setelah salinan putusan diterima. Kemudian mencabut pengumuman ketidaklolosan Baihaqi dalam tahapan SKD dan segera menerbitkan KTUN yang meloloskan Baihaqi.

Tuntutan berikutnya yaitu melakukan evaluasi seleksi CPNS Jawa Tengah yang adil, transparan dan tidak diskriminatif demi terlaksananya reformasi birokrasi. Terakhir, ia menuntut agar Mahkamah Agung mengawasi pelaksanaan putusan kasasi.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pihaknya sudah mengetahui informasi tersebut. Pada prinsipnya Pemprov Jateng akan melaksanakan keputusan pengadilan.

"Saya sudah dapat informasi dari teman-teman komunitas penyandang disabilitas, tinggal kita tunggu keputusannya, tentu pemerintah harus ikuti keputusan pengadilan. Kalau sudah keputusan pengadilan tidak bisa diberdebat lagi," kata Ganjar di kantornya, hari ini.

Simak juga Video: 252 CPNS Didiskualifikasi karena 'Main Mata' dengan BKN

[Gambas:Video 20detik]



(rih/mbr)