Round-Up

Pegawai Pemkot Solo Sepekan ke Papua Tanpa Izin Tapi Absensi Kerja Tetap Full

Ari Purnomo - detikNews
Senin, 13 Des 2021 06:55 WIB
Mesin Absensi Sidik Jari yang dirancang khusus dengan Teknologi Terdepan saat ini. Mesin ini memiliki kapasitas memory yang besar dan dilengkapi dengan fitur canggih. dikhy sasra/ilustrasi/detikfoto
Ilustrasi (Foto: Dikhy Sasra)
Solo -

Seorang pegawai tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPK) Pemkot Solo, Jawa Tengah, berinisial FM, dilaporkan plesiran Papua. Meski tidak masuk kantor beberapa hari, tetapi oknum tersebut ternyata bisa mengisi absensi penuh.

Terkait laporan salah satu warga melalui media sosial itu, Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Solo Kinkin Sultanul Hakim buka suara.

Kinkin membenarkan jika FM pergi ke Papua dan tidak masuk kerja beberapa hari.

"Yang bersangkutan memang benar ke Papua untuk memenuhi surat permohonan dari UNICEF sebagai narsum terkait kota layak anak," ujar Kinkin saat dihubungi wartawan, Minggu (12/12/2021).

Dipaparkan Kinkim sebenarnya sebelum berangkat, FM sudah mengajukan surat permohonan izin kepada dirinya. Namun belum sempat diproses FM sudah lebih dulu pergi ke Papua.

"Suratnya ada, tapi yang menjadi persoalan, suratnya dari UNICEF itu datangnya mepet banget. Kemudian dia mengurus izinnya baru secara lisan dan kesalahannya izin belum terproses sudah berangkat," terang Kinkin.

Terkait dengan absensi manual FM yang bisa penuh, Kinkin menyampaikan, tidak ada yang membantunya.

"Kalau absennya full, saat saya tanya kok bisa (full) apa diabsenkan teman, jadi prosesnya dia datang dia lihat absennya kosong, terus dia tandatangani," urainya.

"FM juga sudah mengaku salah. Jumat kemarin sudah bikin surat pernyataan, jika mengulang siap sanksi yang terberat," urainya.

Yang bersangkutan juga sudah mendapatkan surat peringatan tertulis (SP 1).

Selain soal membolos, FM disebut-sebut menjadi pengurus salah satu partai politik di Solo. Hal itu pun dibenarkan Kinkin.

"Betul (pengurus partai politik)," ujarnya. Namun Kinkin enggan mengungkap nama parpol tersebut.

Mengenai bolehkah pengurus parpol menjadi pegawai TKPK, Kinkin menegaskan, tidak ada Perwali yang mengaturnya.

"Secara aturan di Perwali tidak mengatur apakah yang bersangkutan sebagai pengurus, simpatisan afiliasi parpol, itu tidak diatur," jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sudah menginstruksikan agar kasus ini ditelusuri.

"Bener ndak waktu dia ke Papua ada yang bantu dia absen," terang Gibran kepada wartawan di Solo, Sabtu (11/12/2021).

Lihat juga video 'Waduh! Instagram Pemkot Solo Diretas, Unggah Meme Hingga Iklan':

[Gambas:Video 20detik]






Selanjutnya: Apa kata pihak DPRD?