.webp)
Rencana PPKM Level 3 Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah resmi batal. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sejumlah pesan dan arahan untuk warganya.
"Kita kan tahu semua kebijakan pemerintah pusat untuk level 3 dibatalin. Ya kan berarti warga masyarakat dimungkinkan untuk melakukan mobillitas. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan kira-kira kan begitu. Dalam arti pembatasan-pembatasan itu relatif lebih bebas dibanding level 3," kata Sultan saat diwawancarai di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Yogyakarta, Kamis (9/12/2021).
Ia menjelaskan dengan keputusan tersebut, kini masyarakat yang menentukan sendiri sikapnya dalam mewaspadai penularan Corona. Termasuk saat memutuskan untuk pergi ke tempat wisata, mal atau restoran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita berharap pada masyarakat mereka sendiri punya kesadaran yang lebih baik dalam menjaga kalau dia mau berkunjung ke tempat wisata. Ke mal, restoran dan sebagainya yang kemungkinan di situ juga banyak orang lain yang berada di dalam," jelasnya.
Ia menegaskan, dengan pembatalan PPKM Level 3 tersebut, masyarakat harus bisa benar-benar menjaga diri. Karena dengan limpahan wisatawan Nataru, potensi penularan semakin meningkat.
"Bagaimana bisa menempatkan diri untuk jarak dan sebagainya. Sehingga mengurangi kemungkinan penularan dan sebagainya," jelasnya.
Atas keputusan itu, Sultan mengungkap Pemda DIY tak lagi mengeluarkan kebijakan khusus. Dia menegaskan kembali, semuanya tergantung dari masyarakat sendiri.
"Jadi jangan hanya berharap pada kebijakan pemerintah daerah tetapi masyarakat seenaknya sendiri," jelasnya.
Menurutnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dirinya adalah dengan mengurangi kerumunan dan tidak membahayakan diri sendiri.
"Masyarakat justru dengan tidak dilakukannya level 3 itu, harapan saya masyarakat kesadaran untuk menjaga dirinya ya menghindari kerumunan menghindari apa tempa-tempat yang kira-kira membahayakan kesehatannya ya jangan dilakukan gitu. Jadi kesadaran itu dituntut pada masyarakat gitu," katanya.
(sip/sip)
