Malaadministrasi, Pergub Larangan Demo di Malioboro Akan Direvisi

Heri Susanto - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 15:26 WIB
Suasana Malioboro yang mulai hari ini melakukan uji coba bebas kendaraan bermotor, Selasa (3/11/2020).
Suasana Malioboro saat uji coba bebas kendaraan bermotor, Selasa (3/11/2020). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Yogyakarta -

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan merevisi peraturan gubernur tentang larangan demonstrasi di kawasan Malioboro dan sekitarnya. Langkah ini menyusul hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan DIY (ORI DIY) yang menyatakan ada malaadministrasi dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

"Nanti kita akan lakukan beberapa perbaikan di situ, terutama kan di prosedurnya, bukan di materinya. Jadi yang berubah itu tidak banyak, tapi prosedurnya yang harus kita revisi, kan begitu rekomendasinya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Yogyakarta, Rabu (1/12/2021).

Baskara Aji mengatakan revisi didasarkan pada Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) ORI DIY. Di dalam Pergub ini mengatur pelarangan aksi unjuk rasa di sejumlah tempat termasuk Malioboro. Seperti Pasal 5 ditulis, 'Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan: Istana Negara Gedung Agung; Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; Keraton Kadipaten Pakualaman; Kotagede; dan Malioboro.'

Demonstrasi hanya bisa dilakukan pada radius 500 meter dari pagar atau titik terluar. Sementara di kawasan larangan tersebut terdapat sejumlah lembaga negara, seperti Gedung DPRD DIY dan Kantor Pemda DIY.

Aji mengatakan, Pemda DIY akan mengubah aturan radius demonstrasi menjadi 200 meter dari titik terluar lokasi-lokasi di atas. Begitu pula jalur menuju kantor Gubernur serta DPRD DIY akan lebih dipertegas.

"Kemarin kan 500 (meter), mungkin ini akan lebih sempit lagi, 200 (meter). Kemudian jalur, untuk ke arah dewan dan Kepatihan lewat mana akan dipertegas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, ORI DIY menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dugaan malaadministrasi penerbitan peraturan gubernur tentang larangan demonstrasi di Kawasan Malioboro dan sekitarnya. Dalam laporan itu, ORI DIY memberikan beberapa catatan.

Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masturi mengatakan ada dua hal yang awalnya diduga terjadi malaadministrasi. Pertama soal substansi dan kedua untuk proses pembentukan produk hukum.

Selengkapnya di halaman selanjutnya...