Saran KPK soal Kepala Desa Kena Kasus Korupsi Gegara Lemah Administrasi

Pradito Rida Pertana - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 15:06 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat launching Desa Antikorupsi, Bantul, DIY, Rabu (1/12/2021).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat launching Desa Antikorupsi, Bantul, DIY, Rabu (1/12/2021). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Bantul -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak kasus korupsi dana desa karena kepala desa atau lurah hingga perangkatnya lemah secara administrasi. Bagi kepala desa atau perangkat yang terkena korupsi atas faktor tersebut, KPK menilai hanya perlu mengembalikan kerugian negara.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK banyak menerima laporan masyarakat terkait penyelewengan dana desa. Namun karena kepala desa bukan pejabat dan penyelenggara negara, maka KPK tidak memiliki kewenangan menindak kecuali penyelewengan melibatkan aparat negara.

"Tapi berdasarkan kewenangan KPK yang diatur di dalam pasal 11 UU KPK kepala desa itu bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara dan itu bukan kewenangan KPK untuk menindak," kata Marwata saat launching Kalurahan Panggungharjo sebagai Desa Antikorupsi di Kampung Mataraman, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Rabu (1/12/2021).

Oleh sebab itu, KPK mengoordinasikan laporan itu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kendati demikian, Marwata mengaku tetap bisa menindak kepala desa yang korupsi.

"Kami berkoordinasi dengan Kemendes supaya laporan-laporan itu ditindaklanjuti paling tidak dilakukan klarifikasi jangan-jangan hanya kepala desa yang kalah terus saling melaporkan," ujarnya.

"Apakah KPK juga menindak kepala desa juga? Iya, kalau ada hubungannya dengan penyelenggara atau aparat penegak hukum. Seperti beberapa bulan lalu saat KPK lakukan OTT Bupati Probolinggo, Jawa Timur itu ada 20-an belum kepala desa baru calon plt kepala desa," lanjut Mawarta.

Di sisi lain, dia mengaku sedih apabila mendengar kabar kepala desa harus berurusan dengan aparat hukum karena kasus penyimpangan atau penyelewengan dana desa. Terlebih kepala desa itu terjerat karena ketidaktahuannya.

"Saya merasa sedih ketika ada kepala desa yang diproses aparat hukum karena ketidaktahuannya. Ketika kami lakukan koordinasi di berbagai daerah dengan aparat penegak hukum rata-rata yang ditangani yaitu kepala desa, menyangkut penyelewengan penyimpangan dana desa, paling gampang itu, apalagi di luar Jawa," katanya.

Menurutnya, untuk menjerat kepala desa yang minim pengetahuannya cukup dengan aparat hukum mendatangi desa dan menanyakan berapa dana desanya. Selanjutnya mempertanyakan pertanggungjawabannya dan mana wujud dari pengeluaran yang sudah dilakukan desa tersebut.

"Rata-rata mereka lemah secara administrasi. Dan banyak yang sebetulnya mereka tidak paham banyak aturan yang mengatur desa itu, pendidikan banyak mungkin yang tidak lulus SD, baca undang-undang tidak pernah apalagi dengan peraturan yang berbelit-belit," ucapnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.