Ruas Jalan Alun-Alun Klaten Jadi Satu Arah, Masih Banyak Penerobos

Ruas jalan Alun-alun Klaten, Jawa Tengah, diubah dari dua arah menjadi satu arah sebulan terakhir. Tapi masih banyak warga belum sadar dan nekat menerobos.

"Sudah sekitar satu bulan ini satu arah. Tapi ya masih banyak yang ngeyel, padahal rambunya sudah ada," kata seorang pedagang di sekitar Alun-alun Klaten, Evi (30) pada detikcom, Rabu (1/12/2021).

Awalnya, jalan di selatan, timur, dan utara yang melingkar alun-alun boleh dua arah tapi tidak boleh. Jalan tersebut menjadi satu arah mulai ruas selatan alun-alun ke timur.

"Satu arah mulai dari selatan alun-alun ke timur melingkar sampai utara. Yang masih nekat melanggar ada mobil dan motor," sambung Evi.

Masyarakat, terang Evi, kemungkinan masih melanggar karena belum paham. Sebab sejak dulu alun-alun bebas dua arah.

"Mungkin warga belum tahu, belum baca rambu karena tahunya alun-alun bebas. Setelah satu arah jarang ada polisi di sekitar sini," imbuh Evi.

Salah seorang warga lainnya yakni Winarno, mengaku belum mengetahui jika sekarang ruas jalan itu menjadi satu arah.

"Dari timur kan rambu tidak terlihat. Tahunya warga sejak dulu saya kecil, alun-alun ya bebas dua arah," ungkap Winarno pada detikcom.

Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Klaten, Supriyono, mengatakan sudah sekitar satu bulan kebijakan satu arah di Alun-alun Klaten diberlakukan. Namun memang masih ada saja pengendara yang melanggar.

"Sekitar sebulan ini tapi memang masih ada yang melanggar, namanya orang banyak di fasilitas publik. Tapi kita yakin nanti akan paham," sebut Supriyono pada detikcom, hari ini.

Menurut Supriyono, kebijakan satu arah itu untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di lokasi. Selain itu rambu-rambu sudah dipasang.

"Warga yang melanggar biasanya bukan pas hari libur, jika liburan maka akan tertib sendiri sebab lebih banyak kendaraan yang taat," imbuh Supriyono.

Untuk saat ini, kata Supriyono, belum ada penindakan di lokasi. Namun setelah nantinya bisa jadi kepolisian akan bertindak.

"Yang berwenang menindak kepolisian tapi sejauh ini belum ada. Mungkin setelah beberapa lama karena sosialisasi butuh waktu," kata Supriyono.