Ini 5 Daerah UMK 2022 Tertinggi di Jateng, Ada Kotamu Nggak Lur?

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 11:30 WIB
Ilustrasi uang rupiah
Ilustrasi. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Squirescape)
Semarang -

Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sudah menandatangani keputusan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 untuk 35 daerah di wilayahnya. Kota Semarang masih berada di urutan pertama UMK tertinggi di Jateng.

Berikut 5 urutan tertinggi UMK 2022 di Jateng berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/39 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022:

Kota Semarang Rp 2.835.021,29
Kabupaten Demak Rp 2.513.005,89
Kabupaten Kendal Rp 2.340.312,28
Kabupaten Semarang Rp 2.311.254,15
Kabupaten Kudus Rp 2.293.058,26

Ganjar menegaskan ada Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun dengan memperhatikan minimal inflasi sebesar 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,97 persen. Ia juga menegaskan upah minimum adalah batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun.

Ia mencontohkan, penerapan SUSU di Kota Semarang bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun minimal penambahan upahnya Rp 63.787,98 dan di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 40.946,29.

"Ketetapan tentang kewajiban perusahaan membuat struktur skala upah kita cantumkan dalam SK agar menjadi perhatian semuanya," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya tentang UMK Jateng 2022, Rabu (1/12/2021).

Selain itu juga diterbitkan Surat Edaran No. 561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022 ditujukan kepada bupati/wali kota dan pimpinan perusahaan se Jawa Tengah. Surat edaran ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.

Disebutkan dalam SE tersebut terdapat instruksi agar bupati/walikota memastikan perusahaan menyusun SUSU dengan menugaskan dinas tenaga kerja melakukan pendampingan dan pemantauan. Sedangkan kepada pengusaha diwajibkan menyampaikan hasil penyusunan SUSU kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dalam bentuk surat pernyataan.

"Pekerja yang baru masuk bekerja tentunya akan menerima upah yang besarannya berbeda dengan pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun, hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi pekerja sekaligus penghargaan atas pengabdian dari para pekerja kepada perusahannya," kata Ganjar.

(alg/sip)