Round-Up

Indikasi Kuat Permainan Mafia Tanah di Sengketa Lahan Sriwedari

Ari Purnomo - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 07:20 WIB
Taman Sriwedari, Solo, Jumat (6/3/2020).
Taman Sriwedari, Solo (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)

Menurutnya, Kantor Pertanahan dan Pemkot Solo bertanggung jawab atas penerbitan empat sertifikat Sriwedari. Padahal status hukum kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Terutama yang ada di Kantor Pertanahan dan Pemkot Solo yang bekerja secara sistematis, masif dan terstruktur menerbitkan 4 sertifikat atas nama Pemkot tersebut yakni SHP No 26, no 46, no 40 dan no 41 setelah putusan berkekuatan hukum tetap, setelah pemkot ditegur Pengadilan dan tanah disita pengadilan," ujarnya.

"Karena mustahil sertifikat tersebut bisa terbit tanpa adanya peran otak pelaku, orang yang membantu dan turut serta melakukan tindakan permufakatan jahat para mafia tanah yang terlibat dalam penerbitan tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming enggan melibatkan Presiden dalam permasalahan ini. Sengketa Sriwedari akan diselesaikannya sendiri sebagai orang nomor satu di Kota Solo.

"Kita urus sendiri aja," kata Gibran. Gibran juga menanggapi pernyataan dari pihak ahli waris agar dugaan mafia tanah dibongkar.

"Sing meh nudhuh, meh apa (yang mau menuduh atau mau apa), buktikan aja," ucap Gibran.

Jika nantinya Satgas Mafia Tanah bergerak mengusut dugaan mafia tanah Sriwedari, Gibran pun siap untuk mengawal kasusnya.

"Usut aja (dugaan mafia tanah). Tenang aja, saya kawal (sengketa Sriwedari). Saat ini masih dalam proses, tenang saja, " pungkasnya.


(mbr/mbr)