Pura Mangkunegaran memiliki kisah tersendiri dalam sejarah masuknya listrik di Kota Solo. Di tahun 1932, Mangkunegara VII menginisiasi pembangunan PLTA menggunakan aliran Kali Samin, Tawangmangu.
Saat itu, listrik di Solo dialiri oleh perusahaan Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM). Namun dalam perjalanannya, kebutuhan listrik masyarakat semakin besar.
Peluang tersebut ditangkap oleh KGPAA Mangkunegara VII dengan melahirkan ide mendirikan pembangkit listrik. Gagasan tersebut melanjutkan visi pendahulunya, Mangkunegara VI yang sukses mengembalikan kejayaan Mangkunegaran dari kebangkrutan.
"Mangkunegara VII dari pengalamannya mengenyam bangku perkuliahan di negeri Belanda dan relasinya dengan kaum Eropa, tidak kesulitan mengikuti kemajuan teknologi listrik," demikian tertulis dalam buku Jejak Listrik di Tanah Raja (2021) karya Eko Sulistyo, dikutip detikcom, Sabtu (27/11/2021).
Sebelumya, SEM sudah mendapatkan aliran listrik dari PLTA di Tuntang yang dikelola perusahaan ANIEM. Namun karena jaraknya terlalu jauh, Kali Samin Tawangmangu dinilai memiliki potensi lebih.
Kemudian mulai Mangkunegara VII mulai melakukan observasi di Tawangmangu untuk menentukan titik yang cocok. SEM yang awalnya turut serta dalam proyek ini, kemudian khawatir akan adanya pesaing yang bakal merugikan perusahaan.
Namun masalahnya, SEM tidak memiliki izin membangun pembangkit listrik. Tapi SEM memiliki izin menyediakan listrik di Solo.
"Kegiatan kelistrikan di Tawangmangu hanya berjalan kira-kira selama dua-tiga tahun," tulis Eko.
Akhirnya pemerintah kolonial berbalik arah dengan menghentikan operasi PLTA di Tawangmangu. Di balik penghentian itu, Mangkunegara VII juga kemudian menyadari masih banyak hal yang harus disiapkan sebelum bisa membangun listrik secara mandiri.
"Sekalipun sudah cakap beradaptasi dengan teknologi pabrik gula, Mangkunegaran belum waktunya memiliki perusahaan listrik sendiri lantaran belum memiliki sejumlah tenaga profesional dan pakar di bidang elektrifikasi," tulis Eko.
Sejarawan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Susanto, melihat adanya unsur politik dalam penghentian PLTA Tawangmangu oleh Belanda. ANIEM yang terus berkomunikasi dengan pemerintah kolonial di Batavia juga menolak permintaan kemandirian Mangkunegaran di bidang listrik.
"Kegagalan pembangkit listrik di Tawangmangu ini menunjukkan adanya kontestasi politik dalam penguasaan listrik di Hindia-Belanda," ujar Susanto.
(bai/ams)
