.webp)
Selama ini, penegak hukum termasuk kejaksaan masih belum bisa bekerja maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, Pukat UGM mengusulkan lebih baik menghukum koruptor dengan cara dimiskinkan.
"Kami di Pukat punya usul, tindak pidana korupsi itu tindak pidana yang rasional, berorientasi kepada materi, memperoleh keuntungan diri sendiri, itu yang paling tepat adalah dengan melakukan pemiskinan," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemiskinan itu, lanjut Zaenur, bisa dilakukan jika pemerintah bisa segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
"Itulah yang terus kami dorong untuk segera disahkan oleh DPR dan Presiden karena dengan RUU itu maka calon koruptor akan berfikir 2 kali dan itu lebih memberi efek jera," ucapannya.
Soal hukuman mati, di sisi lain masih ada pihak-pihak yang keberatan. Sebab salah satunya terkait HAM. Selain itu, dalam berbagai riset tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan turunnya angka korupsi.
"Pukat mendukung semua upaya penegakan hukum yang serius tetapi menurut kami lebih penting untuk menghindari hal-hal yang kurang jelas," pungkasnya.
(mbr/sip)
