Pembangunan Pagar Grha Megawati di Klaten Dianggarkan Rp 19 M, Buat Apa?

Achmad Syauqi - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 15:09 WIB
Grha Megawati di Klaten yang dibangun dengan APBD Rp 90 miliar, Klaten, Jumat (19/2/2021).
Grha Megawati di Klaten yang dibangun dengan APBD Rp 90 miliar, Klaten, Jumat (19/2/2021). Foto: Achmad Syauqi/detikcom


Dia menerangkan keberatan soal nilai anggaran itu muncul karena ada pos yang dinilai lebih membutuhkan. Nurcholis pun mencontohkan kegiatan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menyisakan belasan ribu rumah.

"Karena masih banyak kegiatan tertunda dua tahun ini karena COVID. Termasuk rehab RTLH yang jumlahnya 15.000 rumah," terang Nurcholis.

Dia menyebut anggaran Rp 19 miliar itu sebenarnya bisa dikurangi sekitar Rp 2 miliar. Pengurangan anggaran itu pun dinilai bisa dimanfaatkan untuk pos lainnya.

"Taruhlah digeser Rp 2 miliar kan bisa untuk kegiatan lain. Meskipun sudah selesai di KUA masih memungkinkan berubah di RAPBD tetapi biasanya jika lolos di KUA tinggal pengesahan saja," sambung Nurcholis sambil tersenyum.

Terpisah, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya mengatakan anggaran Rp 19 miliar itu baru disetujui di KUA PPAS. Dia menerangkan nantinya anggaran itu bakal dibahas lagi saat rapat RAPBD.

"Ini kan masih KUA PPAS, nanti kan masih ada pembahasan RAPBD. Anggaran memang banyak, nanti kalau terlalu besar bisa dibahas," sebut Yoga pada detikcom.

Yoga menerangkan anggaran Rp 19 miliar itu rencananya akan digunakan untuk pembuatan pagar dan paving. Nantinya pagar di Grha Megawati itu bakal dibuat hingga ke belakang.

"Yang Grha Megawati gedungnya sudah, paving perlu dan untuk perlengkapan lainnya kan pagar belum. Nanti kan memutar sampai belakang, tidak pagar saja tapi ada paving juga untuk parkiran yang nantinya menampung ribuan kendaraan," terang Yoga.

Sebelumnya diberitakan, Pemkab Klaten membangun gedung serbaguna dengan anggaran sekitar Rp 90 miliar. Pembangunan Grha Megawati ini dibiayai dari APBN dan APBD Klaten.

"Gedung ini adalah gedung serbaguna. Dari ketentuan tidak ada yang kami langgar mulai dari proses perencanaan, anggaran dan pelaksanaan," jelas Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani kepada detikcom, Jumat (19/2).


(ams/rih)