.webp)
Rapat kerja KPK di salah satu hotel bintang 5 di Yogyakarta mendapat kritik dari Pukat FH UGM. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata angkat bicara.
"(Hotel) Bintang 5 kalau tarifnya bintang 3 kenapa tidak, kan seperti itu. Teman-temen bisa tanya ke pihak hotel berapa KPK membayar untuk kegiatan ini. Kita transparan, terbuka dan semuanya dipertanggungjawabkan," kata Marwata ditemui wartawan di Sheraton Mustika Yogyakarta, Kamis (28/10/2021).
Marwata mengatakan agenda raker di Yogya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ia juga memastikan anggaran yang digunakan tidak melebihi plafon anggaran yang tersedia. Namun, saat ditanya soal berapa anggaran untuk menyewa hotel, Marwata tidak mengetahuinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu masih dalam batas-batas plafon anggaran yang kita susun. Pasti, kami tidak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan," tegasnya.
Pimpinan KPK itu juga menyebut raker di luar daerah bukan hanya dilakukan oleh lembaganya. Lembaga pemerintahan yang lain juga sering melakukan hal serupa.
"Dan saya kira kalau program-program seperti ini, itu kan juga banyak dilakukan lembaga pemerintahan yang lain," ucapnya.
Marwata juga menjelaskan jika pemerintah punya program untuk penyelamatan ekonomi. Salah satunya untuk sektor pariwisata. Ini juga jadi salah satu pertimbangan KPK menggelar raker di Yogya.
"Pemerintah punya program Penyelamatan Ekonomi Nasional dalam rangka pandemi, salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata. Saya kira Yogya itu jadi tujuan wisata ini jadi pertimbangan kami kegiatan itu dilakukan di Yogya," ucapnya.
"Sekali lagi ini merupakan rencana kerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," tegasnya.
Soal banyaknya kritik yang menyebut jika raker bisa dilakukan di Jakarta, Marwata tak mau ambil pusing.
"Semua kritik, masukan, apapun tergantung sudut pandang kita. Kalau ada yang mengatakan semua bisa di (Jakarta) bisa. Dengan teknologi informasi sekarang semua bisa, itu yang selama ini sudah kami lakukan," katanya.
Akan tetapi, ia punya alasan kenapa raker yang mengumpulkan semua pejabat struktural tidak bisa dilakukan di kantor. Sebab, lanjut Marwata, raker ini bukan hanya untuk membahas beberapa hal penting tapi juga menyatukan antara pimpinan dan pejabat struktural.
"Tapi kembali lagi, kita kadang-kadang harus menarik diri. Ini salah satu yang kami buat, kami kumpulkan semua pejabat struktural tujuannya untuk membangun kebersamaan, untuk menyatukan persepsi visi kami bersama ke depan apa yang harus kita lakukan," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
Saksikan juga 'Firli ke Pegawai: Jadi ASN Jangan Sampai Hambat Tugas Pokok KPK:
Ia juga menyebut adanya hambatan jika raker dilaksanakan di kantor. Selain soal tanggungan pekerjaan, tujuan untuk menyatukan pimpinan dan pejabat struktural sulit tercapai.
"Kalau di kantor banyak sekali hambatannya. Satu kita tidak bisa sepenuhnya menyatu karena ada saja pekerjaan itu mengganggu antara pejabat struktural dan mungkin juga yang bersangkutan karena rumahnya sebagian besar di Jakarta, sore balik. Itu yang terjadi kalau kita lakukan di kantor," katanya.
Di lokasi yang sama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan jika KPK merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan yang menggunakan APBN.
"Perlu diketahui kami adalah bagian dari struktur ketatanegaraan yang menggunakan dana APBN. Fungsi dari APBN adalah distribusi, bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat harus didistribusikan kepada seluas-luasnya rakyat," kata Ghufron.
Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan upaya KPK untuk mendistribusikan APBN agar terserap ke daerah. Kali ini, KPK memilih Yogyakarta.
"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta maka kemudian daerah-daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya oleh karena itu kami laksanakan di Yogya," ucapnya.
Raker di luar daerah, kata Ghufron, kemungkinan besar masih akan dilakukan tahun depan. "Tahun kemarin kami laksanakan di Bandung, tahun depan mungkin di tempat berbeda, itu semua untuk mendistribusikan agar dana atau keuangan negara bisa terserap di daerah-daerah," sebutnya.
