.webp)
Polemik rencana penambangan batu andesit atau quarry di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener masih belum menemukan titik terang. Komnas HAM pun turun tangan berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Hari ini Komnas HAM menindaklanjuti aduan warga Wadas yang tergabung dalam Gempa Dewa dan Wadon Wadas. Intinya mereka menolak Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan juga menyampaikan adanya intimidasi-intimidasi dari pihak aparat," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat ditemui di Kantor Bupati Purworejo, Selasa (28/9/2021).
Dia menyebut, Komnas HAM RI menerima pengaduan pada 16 September dari masyarakat Desa Wadas terkait dugaan perusakan lingkungan serta tindakan intimidasi kepada warga. Tindakan tersebut diduga sebagai respons atas sikap warga yang menolak adanya rencana penambangan batuan andesit di wilayahnya guna kepentingan pembangunan Bendungan Bener. Warga yang menolak beranggapan quarry berpotensi merusak kelestarian lingkungan serta mengancam kelangsungan hidup warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai wewenang Komnas HAM RI dalam melaksanakan fungsi pemantauan dalam Pasal 89 Ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dilakukan pemantauan langsung ke lapangan dan meminta keterangan dari berbagai pihak.
Pemantauan lapangan dilakukan guna menggali keterangan dan informasi mendalam terkait permasalahan yang dialami oleh warga Desa Wadas yang menolak penambangan tersebut, termasuk kronologi peristiwa intimidasi yang dialami.
"Warga menyampaikan soal aparat yang datang ke Wadas bersenjata lengkap, tapi kami juga dapat keterangan dari kapolres bahwa itu adalah pembagian masker dan juga bagaimana situasi Wadas supaya tetap aman," ujarnya.
Untuk memperkuat analisa kasus, Komnas HAM juga meminta kelengkapan data yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk meninjau situasi dan kondisi di lokasi yang rencana akan menjadi lokasi penambang batu andesit tersebut.
"Karena itu kami hari ini berkunjung ke lokasi Desa Wadas untuk melihat secara langsung situasinya seperti apa, apa tuntutan warga termasuk juga apa dampak-dampak yang dialami oleh warga yang tergabung tadi," terangnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya...
Setelah melakukan pemantauan lapangan tersebut, Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk meminta keterangan terkait permasalahan penambangan batu andesit serta upaya-upaya yang telah yang dilakukan oleh pemkab. Pertemuan berlangsung di ruang Bagelen, kompleks kantor Bupati Purworejo, Jl Proklamasi No 2. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Purworejo, Ketua DPRD, Kapolres Purworejo, Komandan Kodim Purworejo, serta pihak terkait lainnya.
Pemantauan lapangan dan pertemuan dengan berbagai pihak ini dipimpin Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara yang didampingi pemantau aktivitas HAM Dyah Nan.
"Kemudian hari ini kami juga meminta keterangan kepada Forkopimda Kabupaten Purworejo terus juga BPN dan BBWSSO. Hari ini kami baru meminta keterangan kepada bupati, kapolres dan yang lain, besok kami akan meminta keterangan kepada gubernur di Semarang, kira-kira poinnya sama," lanjutnya.
Komnas HAM akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan aduan yang ada serta meminta agar semua pihak mampu mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan kepada hak asasi manusia sebagai dasar tindakan maupun pembuatan sebuah kebijakan.
"Kami belum bisa memberikan kesimpulan karena ini baru keterangan awal, jadi ini kami baru meminta gambaran awal kondisi yang ada. Butuh proses lagi untuk bisa mengambil kesimpulan, tentunya disertai rekomendasi," jelas dia.
Sementara pertemuan berlangsung, warga pro quarry Desa Wadas menggelar unjuk rasa di depan kompleks kantor Bupati Purworejo. Massa meminta agar Komnas HAM bertindak adil dan memahami situasi yang sebenarnya terjadi.
"Yang jelas menurut kami adanya aparat patroli ke Desa Wadas sama sekali tidak ada unsur intimidasi. Justru menurut kami warga yang pro malah aparat memberikan rasa aman kepada kami. Kedatangan Komnas HAM kami berharap bisa memahami situasi yang sebenarnya. Kami warga yang pro justru sering diintimidasi oleh warga yang kontra," ucap korlap aksi, Jamil Rozy, usai aksi.
