Selebaran bernada satire PPKM terus marak di Klaten, Jawa Tengah, termasuk yang ditempel di baliho Ketua DPR RI Puan Maharani. Soal hal itu DPC PDIP Klaten bicara soal kaidah saat menyampaikan aspirasi.
"Saya malah belum tahu kalau ada itu (selebaran di baliho Puan). Kita belum tahu," ungkap Wakil Ketua DPC PDIP Klaten Bidang Komunikasi Politik, Hamenang Wajar Ismoyo saat dihubungi detikcom, Jumat (10/9/2021) siang.
Hamenang yang juga Ketua DPRD Klaten menyatakan selebaran sebagai bentuk penyaluran aspirasi boleh saja. Namun ada kaidah-kaidah yang harus ditaati.
"Menyalurkan aspirasi tidak dilarang tetapi tentu ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Selama tidak menyalahi kaidah saya kira tidak masalah," terang Hamenang.
Menurutnya selama ini pemerintah juga tidak tinggal diam dalam menangani COVID-19. Berbagai upaya termasuk memberi bantuan sosial dilakukan.
"Pemerintah toh juga tidak tinggal diam menangani COVID-19. Berbagai upaya dan bantuan diberikan ke masyarakat dari pusat sampai daerah, termasuk APBD Klaten," ucap Hamenang.
Di Klaten, imbuh Hamenang, bahkan sampai APBD 2021 pun masih difokuskan untuk menangani COVID. Termasuk untuk APBD perubahan.
"Di APBD murni dan perubahan 2021 masih fokus menangani COVID-19. Baik anggaran pos lain maupun di pos bantuan tak terduga (BTT)," sambung Hamenang.
Pandemi COVID-19, jelas Hamenang, tidak hanya di tingkat kabupaten atau nasional, tetapi negara lain di dunia pun mengalami. Justru menurutnya saat inilah yang sebenarnya membutuhkan kebersamaan.
"Saat inilah dibutuhkan kerjasama dan gotong-royong, seperti ungkapan jangan tanya apa yang diberikan negara kepada mu tapi tapi tanyakan apakah yang kau berikan untuk negaramu," sebut Hamenang.
Selanjutnya: kata Camat Wonosari...
Simak Video: Saat Amien Rais Sindir Baliho Puan, Minta Partai Ummat Ikut Pasang
