Pakar Sebut Pemkab Tak Bisa Atasi Pencemaran Bengawan Solo, Ini Alasannya

Ari Purnomo - detikNews
Kamis, 09 Sep 2021 21:01 WIB
Hingga kini Sungai Bengawan Solo masih tercemar oleh limbah ciu. Kondisi limbah yang mencemari Bengawan Solo pagi ini lebih parah dari sebelumnya.
Pencemaran di Bengawan Solo (Foto: Agung Mardika)
Solo -

Pakar lingkungan dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Pranoto, menegaskan pencemaran di Bengawan Solo harus diselesaikan oleh Pemprov. Pemkab/pemkot di daerah aliran bengawan tak akan bisa melakukan. Apa alasannya?

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah seperti dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Perindag terkesan melindungi dengan dalih penyelamatan UMKM.

"Tapi DLH, Perindag, melindungilah. Seperti kasus di Sragen dan Cepu, di Sragen itu ada petugas kehutanan yang memotret dan melaporkan ke Provinsi," ujar Pranoto, Kamis (9/9/2021).

Tindakan tegas mengharuskan pemerintah provinsi (pemprov) turun tangan. Pasalnya, kalau hanya ditangani oleh pemerintah daerah (pemkab/pemkot) maka permasalahan tidak akan terselesaikan.

"Pemerintah harus tegas, provinsi harus turun. Kalau dari kabupaten/kota tidak bisa," lanjutnya.

Lebih lanjut, pakar kimia lingkungan air tersebut mengatakan pembuangan limbah ke Bengawan Solo harus ditangani segera. "Kalau untuk industri mikro harus dibuatkan IPAL, tapi kalau perusahaan besar harus ada sanksi mulai dari ringan, sedang, berat hingga penutupan," ungkapnya.

Dia mengatakan, limbah ciu bisa kembali diolah menjadi produk baru yang bisa lebih bermanfaat ketimbang hanya dibuang di Bengawan Solo.

"Saya usulkan limbah dimanfaatkan kembali menjadi produk baru, dibuat menjadi pupuk cair. UNS sudah punya teknologinya, kita sudah mencoba di kebun yang ada di Bekonang," imbuhnya.

(mbr/rih)