.webp)
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menemukan sejumlah persoalan bantuan sosial (bansos) yang bermasalah. Hal itu ia ketahui setelah rapat terbatas dengan pendamping program keluarga harapan (PKH), hari ini.
"Di kapanewon (kecamatan) di Sleman tersebut, ada delapan data keluarga penerima manfaat (KPM) yang bermasalah," kata Kustini kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).
Salah satu di antaranya, ditemukan data penerima manfaat yang ternyata sudah meninggal dunia. Selain itu, terdapat penerima manfaat lainnya yang sudah pindah tempat tinggal dan datanya tidak sesuai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi kita temukan ada yang ternyata sudah meninggal dan sudah dicek sampai ke makamnya. Dan ada data yang tidak sesuai lain yang harus segera dibenahi," jelasnya.
Kustini menuturkan, permasalahan yang muncul paling banyak di wilayah Kapanewon Depok. Selain data yang tidak sesuai, permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan penerima manfaat yang tidak mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dan juga banyak KKS yang tidak padan dengan data yang ada di Dukcapil.
Untuk di Kapanewon Sleman, Kustini juga mendapatkan laporan data sebanyak 134 KPM yang tidak ditemukan di data surat perintah pencairan dana (SP2D) dan 23 KPM yang tidak memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) sembako.
"Untuk data yang salah saya minta agar bisa diperbaiki secara berjanjang sesuai prosedur laporan," kata Kustini.
Kustini menyebutkan selain masalah data, permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan akses mencetak KKS. Selama ini bank yang ditunjuk sebagai penyalur bansos PKH di Sleman belum bisa melayani cetak kartu.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
"Ini sebenarnya teknis yang tentu mengganggu dan merugikan masyarakat. Dalam waktu dekat akan saya komunikasikan dengan pihak terkait agar bisa mempermudah masyarakat," terang Kustini.
Atas berbagai masalah tersebut, Kustini meminta Dinas Sosial dan instansi terkait agar segera bertindak cepat. Untuk segera memastikan validitas data dan bantuan bisa segera diterima masyarakat yang berhak.
Kustini menambahkan, selain mengecek kondisi bansos PKH di lapangan, dirinya juga mengingatkan agar pendamping PKH tidak bermain nakal.
"Saya juga tekankan agar jangan ada yang nakal. Karena itu hak rakyat ya harus untuk rakyat. Jangan ada potongan dengan alasan apapun. Saya tidak mentolerir tindakan seperti itu," pungkasnya.
