.webp)
"Sudah saya telepon Panglima TNI, sama-sama cooling down, lah. Wong sama-sama pemerintah, mari bicarakan dari sisi data dan sebagainya, dari sisi manfaat, antar pemerintah kan bisa," kata Ganjar pada 9 Juli 2020.
Menurut Ganjar kedua belah pihak bisa saling hibah jika memang dibutuhkan dilihat dari sisi manfaat. Ganjar pun mengaku siap memfasilitasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saling hibah saja, antar pemerintah kan sak sedulur (bersaudara). 'Oh saya butuh ini tolong bantu, butuh ini, tolong dibantu', maka saya siap fasilitasi. Saya telepon Panglima TNI dan Panglima setuju. Maka cooling down, sama-sama menjaga soal keabsahan, soal manfaat dan sebagainya," jelas Ganjar.
Sementara itu, Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menyebut pemasangan logo TNI di kantor wali kota itu menjadi tanda jika tanah Pemkot Magelang jadi polemik sejak 2012.
"Pemasangan logo (TNI) ini sebenarnya merupakan tanda memang karena tanah Pemkot ini menjadi polemik (dengan Akademi TNI) sejak tahun 2012. Di mana sudah beberapa kali terjadi perundingan, tapi memang belum menemukan jalan. Sampai dengan sebelumnya sudah hampir tercapai dengan pengalihan hibah, tukar menukar hibah, namun belum selesai," kata Nur Aziz dalam jumpa pers di Pemkot Magelang, Kamis (26/8/2021).
Aziz mengatakan, pertemuan terakhir dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2021 yang difasilitasi Deputi Menko Polhukam yang dihadiri Danjen Akademi TNI, Wadanjen Akademi TNI dan beberapa perwakilan dari Kemenkeu.
"Di situ juga dihadiri oleh Danjen Akademi TNI, kemudian Wadanjen juga beberapa Kementerian Keuangan dan lembaga. Di situ terjadi diskusi menarik dan kita sedikit ada titik terang, istilahnya pembahasan. Kantor-kantor yang ada di Pemkot tidak hanya yang dibangun TNI saja, jadi ada beberapa kantor itu yang dibangun oleh pemerintah kota dan itu tentunya juga punya dasar," ujarnya.
Dasar pembangunan tersebut, kata Aziz, karena semenjak tahun 2001 Pemkot Magelang telah mencatatkan asetnya.
"Namun kembali lagi dengan adanya pemasangan logo bahwa memang secara bukti tertulis memang ada di pihak Mabes TNI cq Dephan. Kembali lagi, kita nggak mungkin memakai kantor ini selama 36 tahun kalau tidak ada dasarnya," lanjutnya.
Terkait polemik aset tersebut, Pemkot Magelang pun bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ada penyelesaian terhadap sengketa aset tersebut.
"Sekarang kita sedang mengirim surat kepada Presiden (Joko Widodo) mohon, nuwun sewu penyelesaiannya. Karena sudah terlalu lama dan saya menyadari pihak TNI (Akademi TNI) harus mempertanggungjawabkan karena ini aset," kata Nur Aziz.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
